Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan target beroperasinya PLTP 215 mw tahun ini lantaran beberapa wilayah kerja panas bumi tahun ini akan masuk tahap Commercial Operation Date (COD).
"Tahun ini yang COD 215 mw, di antaranya dari Ulubelu 55 mw pada Juli, September Lahendong 20 mw, serta Desember dari Karaha 30 mw dan Sarulla unit 1 sebesar 110 mw," kata Yunus, seperti dikutip dari laman Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Di samping itu, lanjut Yunus, pihaknya akan menugaskan tiga badan usaha milik negara (BUMN) untuk melakukan pengembangan panas bumi guna mencapai target pada 2025. Ketiga BUMN tersebut yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Geodipa Energi.
"Total kapasitas yang ditugaskan kepada BUMN sebesar 1.200 mw guna mencapai target 7.200 mw pada 2025," ucap Yunus.
Yunus menyebutkan, Indonesia memiliki 40 persen dari potensi panas bumi dunia namun hingga saat ini pengembangannya baru mencapai 1.438,5 mw dari sembilan WKP. Beberapa yang telah beroperasi yaitu Sibayak dengan kapasitas 12 mw, kemudian Ulubelu 110 mw, Gunung Salak 377 mw, Patuha 282 mw, Kamojang-Darajat 505 mw, Dieng 60 mw, Lahendong-Tompaso 80 mw, dan Ulumbu 10 mw.
"Tetapi, realisasi ini masih jauh untuk mencapai target pada 2025 yang sebesar 7.094,5 mw," ungkap Yunus.
Selain itu, untuk mendukung program pembangunan pembangkit tenaga panas bumi, ada tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) panas bumi yang saat ini tengah diproses. Salah satunya adalah RPP bonus produksi yang sudah berada di Sekretariat Negara (Setneg) dan telah mendapatkan paraf dari tiga Menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan.
"Sekarang posisi di Menko Perekonomian, masih menunggu paraf, diharapkan hari ini bisa agar Senin bisa diserahkan kepada Presiden," ujar Yunus.
Dia berharap PP bonus produksi sudah dapat terbit bulan ini. Sementara untuk RPP pemanfaatan tidak langsung, sudah selesai harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Setelah ini akan ke Setneg untuk dibahas satu kali dan kemudian dimintakan paraf Kementerian terkait, semua RPP ini ditunggu sebagai terobosan pengembangan panas bumi," pungkas Yunus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
