Menurut Ekonom Emil Salim, selama ini sumber permasalahan pada sektor pertambangan adalah tidak adanya transparansi penerimaan negara. Padahal, Indonesia sudah masuk ke dalam anggota patuh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
"Yang paling gelap dari laporan umumnya adalah ekstraktif industri, karena tidak ada transparansi. Makanya ada mafia ini itu dan baru ini meledak intervensi DPR dalam perpanjangan kontrak Freeport," tegas Emil, dalam sebuah diskusi, di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Emil mengatakan, industri ekstraktif ini termasuk wilayah industri yang tidak semua orang dapat memahaminya. Bahkan, industri ini cenderung tertutup. Karena itu, tegas Emil, sangat dibutuhkan transparansi dalam penerimaan negara.
"Orang luar tidak mengerti sehingga tumbuh praktik mafia. Karena sifat industri ekstraktif tertutup maka transparansi menjadi sangat perlu," ucap pemilik gelar profesor ini.
Selama ini, masih kata Emil, tidak ada yang mengetahui secara pasti isi dari kontrak Freeport Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak indikasi adanya permainan-permainan tidak benar dibalik kontrak Freeport itu.
"Apa sih isi kontrak Freeport itu, tidak ada yang buka. Anggota DPR pun saya duga tidak tahu. Makanya karena gelap gulita itu harus kita perjuangkan," tegasnya, seraya menambahkan agar sektor ekstraktif ini dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekadar diketahui, EITI merupakan lembaga internasional berbasis di Norwegia yang mengeluarkan standar global untuk transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif (minyak, gas, mineral dan batu bara). Standar global ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Sektor Migas, Mineral dan Batu bara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
