mantan Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman (kedua dari kiri). FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
mantan Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman (kedua dari kiri). FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Revisi UU Minerba Tak Perlu Dibahas dari Nol

Ekonomi minerba
Suci Sedya Utami • 02 Oktober 2019 17:55
Jakarta: Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) tidak bisa dikebut pada masa sidang DPR periode 2014-2019. Pembahasan revisi aturan tersebut dialihkan di periode selanjutnya 2019-2024.
 
Kendati demikian, mantan Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman memastikan pembahasannya tidak akan dimulai atau kembali dari titik nol. Dia bilang substansi-substansi yang telah dibahas pada periode sebelumnya akan dilanjutkan di pembahasan selanjutnya.
 
"Bisa carry over (dilimpahkan) sehingga tidak dari titik nol dari yang kita siapkan sekarang. Isinya masih bisa kita perdebatkan, isinya harus kita diskusikan kembali," kata Maman dalam diskusi publik di Hotel Le Meredien, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Partai Golkar ini mengatakan dirinya merupakan salah satu anggota yang meminta revisi UU Minerba tidak disahkan di masa DPR kemarin. Sebab, pemerintah belum menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) sementara waktu pembahasan sangat singkat karena akan berganti ke periode DPR yang baru. Sehingga ditakutkan revisi UU yang dihasilkan tidak berkualitas.
 
"Setelah melihat tantangan zaman yang begitu cepatnya, tagline 4.0 dan sebagainya, kita ingin memaksakan UU Minerba diketok, kenapa sih ingin dipaksakan? Sementara kita butuh updating kondisi hilir kita. Maka platformnya yang harus di-update dulu, UU Minerba belum selesai, kita tahan dulu," jelas Maman.
 
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sinkronisasi DIM di berbagai kementerian yang diamanahkan presiden yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perndustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM masih belum final.
 
Jonan bilang dirinya, belum ada menteri lain yang menandatangani paraf dalam DIM revisi Rancangan UU tersebut. "Belum ada rekan menteri yang sudah memfinalisasi dengan embukukan paraf di DIM yang sedang disiapkan," kata Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
 
Dia bilang pemerintah masih butuh waktu untuk menyelesaikan DIM tersebut. Namun dirinya pesimis akan bisa dikejar di sisa waktu periode saat ini.
 
Kendati demikian Jonan mengatakan tidak ada upaya memperlambat pembahasan revisi. Mantan Direktur Utama PT KAI ini pun memperkirakan DIM baru bisa rampung pada akhir tahun ini.
 
"Akhir tahun paling lambat mestinya DIM selesai disampaikan, karena pergantian anggota kabinet, mungkin setelah itu baru dibahas lagi secara detail," tutur dia.
 
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Diwahjono mengatakan pihaknya belum memaraf DIM lantasan pembahasan mengenai pengaturan hilirisasi tambang minerba belum juga rampung.
 
"Ada beerapa pasal yang sedang kita bahas namun intinya kita ingin hilirisasi dan investasi lebih kencang lagi," jelas Sigit.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif