Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan. (FOTO: dok MI)
Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan. (FOTO: dok MI)

Pascakasus Karen, Pertamina Perlu Benahi Tata Kelola

Ekonomi pertamina kementerian bumn Kasus hukum Karen Galaila
Suci Sedya Utami • 12 Juni 2019 13:10
Jakarta: Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno angkat bicara mengenai kasus yang menimpa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan.
 
Fajar mengatakan pascakasus Karen yang dinilai turut merugikan negara, Pertamina harus membenahi tata kelola perusahaan (good corporate covernance/GCG) dalam melakukan aksi investasi agar tidak dianggap melanggar hukum. Fajar bilang perbaikan ini sebetulnya tengah berlangsung di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
 
"GCG-nya dibenerin, aturan dibenerin, ini sudah mulai dari pengadaan dan mencari mitra harus dipisahkan SOP-nya. Ini sedang dievaluasi," kata Fajar ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, kata dia, semua aksi korporasi yang dilakukan harus melalui persetujuan dari komisaris. Dia bilang fungsi komisaris selain pengawasan yakni memberikan persetujuan dan nasihat.
 
Fajar mengatakan dalam hal Pertamina, semua investasi perusahaan tersebut harus tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 
"Pelaksanaannya diserahkan kepada direksi dan komisaris yang perlu persetujuan komisaris baru terbuka," jelas dia.
 
Karen telah divonis delapan tahun penjara. Dia diyakini melakukan korupsi dalam investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG).
 
"Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Emilia Djaja Subagia saat membacakan amar putusan.
 
Selain tuntutan penjara, Karena juga didenda sebesar Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan. Selain itu ia harus membayar biaya perkara Rp10 ribu.
 
Hal yang memberatkan Karen adalah ia dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu hakim mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Karen juga tidak mengakui perbuatan dan tidak merasa bersalah.
 
Sementara itu hal yang meringankannya adalah Karen berlaku sopan selama proses persidangan. Dia juga belum pernah dihukum.
 
Karen didakwa merugikan senilai Rp568 miliar dari hasil korupsi saat menjabat sebagai Direktur Hulu Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut Pertamina periode 2009-2014. Dalam investasi Pertamina terkait participating interest (PI) atas lapangan atau Blok BMG Australia di 2009, dia dianggap mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina.
 
Dalam memutuskan investasi PI, Karen menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya uji kelayakan serta tanpa adanya analisa rosiko. Investasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan sale purchase agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris Pertamina. Dia dianggap memperkaya Rock Oil Company (ROC) Australia, pemilik Blok BMG Australia.
 
Karen disangkakan melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif