Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan perusahaan tersebut telah mengirimkan surat pernyataan. Surat itu ditujukan pada Menteri ESDM pada Desember 2018 lalu.
"Baru kirim surat mau divestasi," kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Februari 2019.
Bambang mengungkapkan pemerintah pun belum memberikan tanggapan lantaran Vale belum melakukan penawaran lebih lanjut. Lagi pula pemerintah bisa memberikan jawaban di saat kontrak karyanya jatuh tempo pada Oktober mendatang.
"Suratnya sudah dikasih, tapi pemerintah memang belum jawab. Ya nantilah. Kan per Oktober nanti jatuh temponya. Tunggu Oktober," pungkas Bambang.
Sementara itu Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyatakan minat untuk mencaplok saham Vale.
"Kami sih berminat, tapi belum ada penugasan. Inalum juga katanya berminat, semuanya juga berminat, tapi kami dari BUMN itu belum ada penugasan," kata Fajar.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah terkait divestasi Vale. Sebab Vale merupakan salah satu produsen nikel terkemuka di Indonesia.
"Nikel itu penting sekali untuk baterai di masa depan. Jadi kalau saya ditanya penting atau tidak? Ya penting. Tapi apakah mau diambil sahamnya atau tidak? Ya tergantung penugasan. Itu mesti tanya Ibu Menteri," jawab Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
