Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, wacana itu harus dipertimbangkan kembali melihat akan berdampak pada investasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mentah (smelter) di Indonesia.
"Sejauh memberikan kepastian untuk investor yang sudah ada tentu bisa dipertimbangkan," kata Franky usai konferensi pers di Hotel Grand Mercure, Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Menurutnya, sejauh ini belum terlihat pasti dampak wacana tersebut terhadap minat investasi smelter di Indonesia. Oleh karena itu, butuh pengkajian mendalam.
"Belum tau (akan mengurangi minat investor). Akan dilihat satu per satu," ujar Franky.
Sementara itu ditemui ditempat yang sama, Deputi Pengendalian Investasi BKPM, Azhar Lubis mengungkapkan, seharusnya tidak diberikan izin ekspor material mentah. Pemerintah harus konsisten dengan yang dicanangkan dahulu untuk meningkatkan nilai tambah (value added).
"Saya kira saat sekarang, kita kan mau meningkatkan nilai tambah. Mungkin tidak ya. Kalau saya kan akan kita lihat di DPR nantinya. Tapi kalau saya hilirisasi ini adalah nilai tambah. Karena semakin maju suatu negara, semakin kecil juga mengekspor material mentah," jelas Azhar.
Azhar juga menambahkan, industri smelter di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan. Dahulu belum punya smelter bauksit, Azhar mengungkapkan, di Kalimantan smelter bauksit sudah ada.
"Meningkat. Justru selama ini kita enggak punya sekarang malah kita punya. Kita punya. Sebelumnya kita enggak punya smelter bauksit, kita sudah punya di Kalimantan," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
