"Awal 2017 harus sudah selesai (penataan perizinan minerba)," kata Menteri ESDM Sudirman Said, ketika ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2016).
Dalam koordinasi supervisi dan monitoring yang dilakukan KPK di bidang minerba terdapat 3.966 IUP yang diduga bermasalah. Ada sekitar 874 IUP yang dicabut karena tidak memenuhi syarat clean and clear.
Menurut Sudirman, langkah tegas ini akan dilakukan untuk mencapai industri minerba yang sehat dan nantinya memberi dampak positif terhadap perekonomian Tanah Air. "Saya kira pada waktunya memang harus ada deadline untuk mencabut (IUP) itu karena Indonesia butuh industri yang sehat," tegas dia.
Sudirman menerangkan, tidak mudah untuk menata perizinan pertambangan yang bermasalah. Namun, dengan bantuan KPK, dia optimistis penataan yang dijalankan para kepala daerah ini akan dapat berjalan sesuai rencana.
"Nanti kita dengar para gubernur dan bupati ya. Setelah laporan terkumpul kita baru lihat. Yang paling penting KPK mengawal proses ini," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
