Namun HoA merupakan langkah awal untuk menentukan nilai transaksi dan juga struktur. Lantas pertanyaannya, kapan saham mayoritas perusahaan tambang emas terbesar di dunia tersebut bisa dikuasai pemerintah?
Direktur Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia baru akan resmi mengambil alih saham tersebut apabila telah menyelesaikan semua persyaratan. Mengutip data Inalum, Selasa, 24 Juli 2018, setelah HoA akan dilanjutkan dengan penyelesaian beberapa hal di antaranya pertama perpanjangan masa operasional sampai dengan 2041 melalui penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Kedua, purchase and sale agreement. Ketiga exchange agreement dan terakhir shareholder agreement. Untuk Inalum harus menyelesaikan poin kedua hingga empat.
"Purchase and sale agreement satu dengan Rio Tinto, satu lagi dengan Freeport McMoran. Kita juga masih ada exchange agreement antara kita dengan PTFI. Lalu shareholder agreement yang mengatur bagaimana persetujuan kita untuk menjalankan PTFI 20 tahun ke depan," kata Budi di Jakarta.
Setelah itu menyelesaikan transaksi. Namun kata Budi itu saja tidak cukup, Pemerintah juga harus menyelesaikan poin nomor satu dengan memperpanjang masa operasional sampai dengan 2041.
Adapun untuk memperpanjang operasional maka ada persyaratan lainnya yang mesti dipenuhi yakni pembangunan smelter, stabilitas investasi termasuk juga mensyaratkan penerimaan negara yang harus lebih besar serta persoalan lingkungan.
"Begitu transaksinya close, agreement yang banyak itu ditandatangani, plus syarat-syarat pemerintah dipenuhi, uang kita bayar, langsung ambil 51 persen. Jadi enggak bertahap. Kalau itu bisa diselesaikan September, Insyaallah September. Kalau Desember, ya Desember. Mudah-mudahan enggak lama dari itu," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
