Gedung Pertamina (Wikimedia Commons NaidNdeso)
Gedung Pertamina (Wikimedia Commons NaidNdeso)

Pertamina Siapkan Pengacara Selesaikan Sengketa Lahan Kilang Tuban

Ekonomi pertamina kilang tuban
Suci Sedya Utami • 29 Mei 2019 10:01
Jakarta: PT Pertamina (Persero) bakal mengirimkan tim hukum untuk menyelesaikan sengketa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kilang Tuban, Jawa Timur. Manajemen Pertamina bakal membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berencana mengajukan banding ke Mahkamah Agung terkait gugatan masyarakat mengenai lahan tersebut.
 
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan bantuan hukum yang diberikan itu lantaran Pertamina memiliki kepentingan di lahan tersebut. Diharapkan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak.
 
"Kami siapkan pengacara untuk mengawal, karena ini kami yang punya proyek, kami yang punya kepentingan. Jadi kami harus kawal, apalagi ini kepentingan bangsa dan negara," ujar Tallulembang, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Pertamina juga telah memberdayakan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam proyek tersebut. Artinya masyarakat yang awalnya kontra dengan proyek pembangunan kilang minyak Tuban semakin sedikit.
 
Pembangunan proyek Kilang Tuban milik Pertamina dipastikan molor. Pasalnya proyek kilang anyar yang sedang digarap tersebut tersandung masalah lahan. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memenangkan gugatan warga terjait lahan yang menjadi lokasi kilang tersebut.
 
Awalnya lahan sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebwgai lokasi. Namun di tengah jalan masyarakat menggugat ke pengadilan terkait izin penetapan lokasi (penlok). "Penetapan lokasi yang sudah dikeluarkan gubernur kemudian di-PTUN-kan. Izin penloknya dinyatakan kalah dan penlok dinyatakan batal," kata Nicke.
 
Nicke mengatakan Kilang Tuban memerlukan lahan seluas 800 hektare. Dia bilang 400 hektare lahan milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) telah disetujui Presiden untuk digunakan. Artinya masih ada sisa 400 hektare lagi yang diperlukan.
 
Dia bilang apabila permasalahan lahan ini tidak kunjung usai, pihaknya akan melakukan reklamasi sehingga kekurangan lahan bisa diatasi. "Kalau masalahnya masih berlarut-larut kita coba lakukan reklamasi. Kita sudah lakukan site preparation tapi karena penlok dinyatakan batal jadi kita hentikan dahulu," tutur dia.
 
Selain reklamasi, Pertamina juga mengajukan revisi Pre Front Investment Decision (FID). Pertamina menargetkan bisa mendapatkan persetujuan revisi FID pada minggu ketiga Juni 2019.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif