Sebanyak 68 PPA EBT Terkendala Jaminan Bank
Energi terbarukan. ANT/Rosa Panggabean.
Jakarta: Para pengusaha listrik swasta berbasis energi baru terbarukan (EBT) membongkar hampir seluruh progres dari penandatanganan 68 perjanjian jual beli (Power Purchase Agreement/PPA) tahun lalu jalan di tempat.

Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni. Dia mengatakan setelah dikumpulkan oleh pihak Kementerian ESDM di Bogor kemarin, sebagian besar penandatanganan PPA tahun lalu itu tidak bisa melakukan kontrak karena belum menyerahkan jaminan ke bank.

"Ini resume-nya. Artinya klaim Pak Menteri ESDM (Ignasius Jonan) bahwa 68 sudah tanda tangan itu hanya sekedar tanda tangan di lembar terakhir. Hari ini sebagian besar belum bisa kontrak karena belum serahkan jaminan bank," kata Riza kepada Medcom.id, Kamis, 15 Februari 2018.


Dalam resume yang dimaksud Riza terdapat lima poin utama yang menjadi pembahasan. Pertama, skema BOOT (Build, Own, Operate dan Transfer) pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tidak bisa diterima oleh bank untuk memberikan pendanaan karena aset yang dijaminkan bukan merupakan milik pengembang.

"Kedua, pengembang meminta untuk mengembalikan skema pemilihan langsung menjadi penunjukan langsung," kata dia.

Ketiga, dari 68 pengembang yang belum COD, diketahui bahwa hanya terdapat tiga proyek yang sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan jaminan pelaksanaan financial close. Seharusnya, komisioning dan COD harus diserahkan bersamaan setelah penandatanganan PPA.

Keempat, PPA yang ditandatangani baru akan berlaku secara efektif setelah pengembang menyerahkan jaminan pelaksanaan dan menyepakati bersama tanggal efektif dengan PLN wilayah.

Kelima, dibutuhkan suatu lembaga penjaminan untuk membiayai proyek EBT, dikarenakan pengembang yang mengajukan pinjaman masih terkendala banyak persyaratan.

Mengenai hal tersebut, Riza juga menuturkan pihaknya sudah menghadap ke Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas hal ini. Namun, pemerintah tidak memperdulikannya. Ia berharap Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kalau Wapres yang bicara tidak mempan. Terakhir Pak Archandra Tahar (Wakil Menteri ESDM) dipanggil Wapres bersama KADIN bulan Desember, juga tidak mempan," pungkas dia.




(SAW)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360