Pasalnya untuk menambah kapasitas produksi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Cepu yakni ExxonMobil Cepu Limited, PT Pertamina EP Cepu, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat mesti mengubah Amdal. Sebab Amdal awal yang ada saat ini hanya mencantumkan produksi maksimal 220 ribu bph.
Presiden ExxonMobil Cepu Limited Louise McKenzie mengatakan proses pengajuan persetujuan Amdal masih dilakukan. Ia mengatakan pihaknya telah menggelar kajian teknis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pekan ini, kata Louise, pihaknya akan melaksanakan kajian masyarakat.
"Proses ini banyak tahapan tetapi harapannya (Amdal) akan keluar dalam satu atau dua bulan ini," kata Louise, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa, 17 Desember 2019.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan selama belum memperoleh persetujuan revisi Amdal, produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip di blok tersebut terpaksa diturunkan menyusul beroperasinya Lapangan Kedung Keris.
Hal ini agar kegiatan operasi di Blok Cepu tidak melanggar Amdal yang ada. Produksi minyak dari kedua lapangan baru dapat dioptimalkan setelah Amdal yang baru disetujui. Artinya, pihaknya tidak dapat memastikan kapan Lapangan Kedung Keris mencapai puncak produksi.
Karenanya, pihaknya berharap pemerintah daerah setempat dapat membantu mempermudah pemberian rekomendasi Amdal terkait perubahan angka produksi tersebut. "Disimpulkan produksi 235 ribu bph dalam posisi aman. Sekarang bagaimana kita dapat izin untuk beroperasi di level segitu," ujar Dwi.
Meski demikian, produksi Blok Cepu disebutnya tidak lantas digenjot mencapai 235 ribu bph. "Pada saat kami mengoperasikan (Blok Cepu]) akan memperhatikan berbagai hal baik fasilitas, reservoir, dan lain sebagainya. Untuk running di 235 ribu bph, belum tentu. Kami harus perhatikan semuanya," tutur Dwi.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Setiaji mengatakan terkait revisi Amdal Lapangan Banyu Urip Pemkab Bojonegoro belum menyampaikan usulan perubahan. Kendati demikian, Pemprov Jawa Timur meminta investor aktif untuk menyampaikan kesulitan perizinan dan Amdal, sehingga pihaknya dapat memfasilitasi.
"Sepanjang dikirim dari pemerintah kabupaten ya cepat, sekarang ini yang dari Pemkab Bojonegoro perlu didorong. Kalau perlu saya sowan ke Bupati Bojonegoro soal ini (revisi Amdal)," pungkas Setiaji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
