"Kawan-kawan pengguna jasa dan asosiasi kapal, mereka sudah bersiap-siap," kata Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo ditemui di gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019.
Agus memastikan pihaknya membuka ruang bagi para pelaku usaha tersebut untuk ikut serta dalam memberikan masukan terkait implementasi B30. Diharapkan penggunaan bahan bakar campuran minyak kelapa sawit itu bisa digunakan dengan maksimal.
"Kami mendukung tentu kawan-kawan dari asosiasi dan pengguna jasa akan lebih memberikan masukan dan saran kalau misalnya nanti ada hambatan," ujarnya.
Penggunaan B30 merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya dalam penerapan B20 yang kemudian bertahap hingga mencapai B100. Mandatori percepatan penerapan B30 pun telah disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Kami dukung program ini dan perlu diadakan diskusi dan komunikasi dengan para pengguna jasa termasuk ketersediaan BBM itu sendiri. Nanti detailnya dibicarakan, kalau sudah mandatori ya harus dijalankan," ungkapnya.
Menurut Agus, teknologi mesin kapal masih harus diperbarui agar bisa digunakan dengan energi terbarukan, dan ini menjadi salah satu tantangan utamanya. Nantinya, kapal dengan mesin diesel keluaran terbaru diharapkan bisa menggunakan langsung B30 bahkan hingga B100.
"Sudah development engine yang bisa menggunakan biodisel lebih dari 30 persen. Ini yang juga paling penting adalah engine maker bisa support ini, agar mendukung program kita untuk memanfaatkan B30 itu," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
