Energi Terbarukan. Foto : AFP.
Energi Terbarukan. Foto : AFP.

Selama 12 Tahun, Tarif Listrik EBT Dipatok Tinggi

Ekonomi energi terbarukan
Suci Sedya Utami • 05 Februari 2020 20:00
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok aturan baru terkait harga beli dari pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (EBT) yang akan menggunakan skema feed in tariff dengan mekanisme berjenjang (staging) untuk kontrak anyar.
 
Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan dalam skema tersebut harga listrik yang akan dibebankan di awal akan lebih tinggi. Ia bilang setelah tahun ke 12, harga listrik yang dibeli oleh PT PLN (Persero) pada pengembang EBT akan turun dan seterusnya tidak akan berubah hingga masa kontrak berakhir.
 
"Jadi satu sampai 12 tahun (harga) tinggi terus, setelah 12 tahun turun turun dan flat. Kontraknya ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun," kata Rida di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misalnya saja besaran biaya pokok penyediaan pembangkitan (BPP) Rp2.000 per kilo watt hour (kWh). Tarif tersebut akan digunakan pada 12 tahun pertama. Setelahnya tarif akan mengalami penurunan menjadi Rp1.500 per kWh hingga habis masa kontrak.
 
Mantan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ini mengatakan alasan harga yang dikenakan di awal lebih tinggi agar pengembang bisa mendapatkan modal lebih cepat sehingga bisa menggairahkan pengembangan pembangkit EBT.
 
"Jadi cuma dua tahap (Rp2.000 ke Rp1.500 contoh), enggak bertumpuk-tumpuk staging-nya, hanya dua kali. Agar modal pengembang cepat balik," ujar Rida.
 
Rida mengatakan dalam payung hukum berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu nantinya akan diatur mengenai besaran harga untuk lima jenis EBT di antaranya mikrohidro atau air, surya atau matahari, biomassa, angin. Namun Perpres tersebut tidak akan mengatur tentang pemanfaatan panas bumi atau geothermal.
 
Dirinya bilang panas bumi akan diatur secara khusus karena dianggap sifatnya berbeda dari EBT lainnya karena memiliki risiko yang lebih tinggi. Ia bilang pengembangan panas bumi lebih mirip dengan minyak dan gas (migas) karena memerlukan eksplorasi.
 
Oleh karenanya pemerintah sedang memikirkan bagaimana skema yang tepat untuk pengembangan panas bumi, agar pengembang tidak menanggung risiko terlalu tinggi, misalnya menggunakan skema cost recovery seperti industri hulu migas. Selain itu juga merumuskan agar harganya tidak terlalu tinggi.
 
"Sekarang kan bisa di atas USD10 sen per Kwh dan itu ditanggung PLN sepanjang kontrak," jelas Rida.
 
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan dengan skema feed in tarif nantinya akan mengatur mengenai jenis harga energi per daerah. Artinya harga energi di setiap region tidak akan berbeda, jadi tidak lagi terpusat.
 
Aturan ini juga memungkinkan masyarakat untuk menciptakan sumber energi listrinya sendiri dan tidak harus tergantung pada PT PLN (Persero). Selain itu swasta juga boleh ikut andil di dalamnya.
 
Pemerintah ingin agar tarif yang diberikan memadai dan bisa mengakomodir masyarakat. Ia juga akan berkomunikasi dengan PLN untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan penugasan-penugasan pemerintah ke depannya yang tujuannya tidak lain agar masyarakat bisa menikmati elektrifikasi 100 persen.
 
"Selama ini harga yang kita terapkan sekian persen dari BPP (biaya pokok penyediaan listrik) rata-rata, tapi nanti kita per region, per jenis energi agar masyarakat setempat berpartisipasi membangun kemandirian," jelas Arifin.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif