Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono. (FOTO: MI/Ramdani)
Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono. (FOTO: MI/Ramdani)

Kementerian ESDM Beri Sanksi Pemangkasan Produksi Batu Bara

Ekonomi batu bara kementerian esdm DMO Batu Bara
Suci Sedya Utami • 12 Maret 2019 09:47
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) memberikan sanksi pemangkasan produksi batubara di tahun 2019.
 
Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono mengatakan persetujuan pemangkasan produksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi DMO tersebut lebih kecil dari usulan perusahaan.
 
Persetujuan yang disepakati secara total sebesar 489,13 juta ton. Sedangkan usulan rencana produksi tahun ini awalnya mencapai 708,40 juta ton. Serta lebih kecil dibandingkan realisasi produksi 2018 yang mencapai 557,78 juta ton.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bila dijabarkan dari pemangkasan tersebut 324,89 juta ton untuk perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dari usulan awal 355,03 juta ton. Kemudian 26,06 juta ton untuk izin usha pertambangan (IUP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lalu 32,46 juta ton untuk IUP penanaman modal asing (PMA) yang awalnya diusulkan 44,37 juta ton. Serta 05,79 juta ton untuk IUP penanaman modal dalan negeri (PMDN) daerah yang awalnya diusulkan 211,27 juta ton.
 
"Kementerian ESDM telah mengenakan sanksi pemotongan produksi di 2019," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.
 
Bambang menjelaskan pemangkasan tersebut salah satunya disebabkan karena ketidaktercapaian kewajiban batubara di pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) di 2018 yang tidak sesuai target.
 
Selain itu pertimbangan lain dalam pemangkasan tersebut yakni target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran produksi dari subsektr minerba. Kemudian untuk menjaga iklim investasi terutama bagi perusahaan yang telah melakukan investasi dalam jumlah yang cukup besar.
 
Lalu ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari subsektor minerba. Serta pengurangan tenaga kerja lokal, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif