Illustrasi. MEDIA INDONESIA/Yusuf..
Illustrasi. MEDIA INDONESIA/Yusuf..

Pemerintah Buat Tim Verifikator

Ekonomi smelter
Annisa ayu artanti • 06 Februari 2017 22:44
medcom.id, Jakarta: Pemerintah dalam hal ini kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk tim verifikator independen untuk mengawasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) oleh perusahaan tambang.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, penunjukan tim tersebut akan dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Minerba. Saat ini pemerintah sedang membahas tim verifikator tersebut.
 
"Ya nanti ditunjuk pemerintah. Ya Dirjen lah paling tidak. Sekarang sudah mulai dibahas," kata Bambang usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mejelaskan, tugas verifikator itu adalah mengawasi pembangunan smelter yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Setiap enam bulan sekali tim verifikator akan melaporkan kemajuan setiap smelter tersebut.
 
"Nanti setiap enam bulan akan melaporkan sesuai target yang direncanakan. Kata Pak Dirjen (Bambang Gatot) 90 persen dari target kan," kata Sujatmiko.
 
Sujatmiko mengatakan, melihat dari pengalaman sebelumnya, pada saat pemerintah belum memiliki tim verifikator smelter, pemerintah kesulitan dalam melakukan verifikasi atas kemajuan pembangunan smelter.
 
Pemerintah merasa tidak sanggup dan memerlukan tim independen untuk mengawasi pembangunan smelter. Sujatmiko menuturkan, pemerintah sudah menganggarakan sejumlah dana dalam APBN untuk membiayai tim verifikator tersebut.
 
"Sebelumnya kita laksanakan sendiri. Kita tidak mampu, karena kekurangan tenaga dan sebagainya. Pihak independen ini lebih independen dan sesuai dengan profesi lapangannya kemudian menunjuk perusahaan-perusahaan atau verifikator independen yang punya kompetensi di bidang tersebut," jelas Sujatmiko.
 
Sujatmiko menambahkan, pemerintah akan memilih perusahaan bonafit yang memenuhi syarat sebagai surveyor atau verifikator independen tersebut.
 
"Jadi kita tunjuk perusahaan yang sudah expert di bidang itu," pungkas Sujatmiko,
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif