Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Taslim Z. Yunus mengatakan, saat ini Inpex masih mengkaji kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah dan perpanjangan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC). Karena itu, POD I akan baru diserahkan pada 2019.
"Justru dari Inpex bilang baru akan menyerahkan POD I pada 2019. Karena itu akan mengkaji juga fiskal term dan PSC extention. Jadi itu akan menjadi satu," kata Taslim, di Graha Bimasena, Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Inpex memang baru akan menyerahkan POD tersebut setelah kontraknya diperpanjang. Menurut dia, akan aman bagi kontraktor bila keputusan itu diberikan saat pemerintahan baru di 2019.
Selagi Inpex melakukan persiapannya, Taslim menjelaskan, hingga 2019 pemerintah akan menunggunya. Bersama pemerintah melalui SKK Migas, Inpex juga menyatakan akan selalu berkoordinasi untuk segala persiapannya.
"Oh sudah ada kayak amdal disiapkan, Front End Engineering Design (FEED), itu kan harus dibuat dulu. Ada beberapa kriteria yang akan disiapkan dulu, safety dan segala macam. Tentu melekat dalam POD I," jelas dia.
Lebih lanjut, Taslim menuturkan, keputusan POD I yang akan diserahkan oleh Inpex pada 2019 merupakan keputusan resmi dari korporat. Inpex juga memberikan timeline schedule bahwasannya setelah POD I, keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) baru akan diumumkannya pada 2025.
"Itu (POD I pada Juni 2019) resmi dari Inpex, sudah timeline, diperkirakan FID-nya 2025," ujar dia.
Sementara itu, mengenai lokasi kilang yang akan dibangun di darat, Taslim mengungkapkan, pemerintah akan menyerahkan seluruhnya kepada KKKS. Hal itu dikarenakan, pemerintah menilai KKKS pasti mengetahui lebih dalam tentang potensinya.
"Itu KKKS (yang menentukan). Kita yang kasih empowerment karena KKKS yang memakai, karena KKKS tahu risk analyist-nya," pungkas dia.
Sekadar informasi, pemerintah telah mengumumkan bahwasannya pengelolaan blok Abadi Masela yang terletak di lepas pantai laut Arafura, Maluku akan dilakukan dengan mekanisme pembangunan kilang darat (onshore). Pemerintah meminta KKKS secepatnya untuk melakukan revisi POD I yang semula diusulkan oleh KKKS melalui mekanisme LNG offshore menjadi onshore.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
