Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri Johnny Darmawan. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri Johnny Darmawan. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Tak Mudah Capai Target 20% Mobil Listrik di 2025

Ekonomi mobil listrik kementerian esdm kadin
Suci Sedya Utami • 26 November 2019 12:53
Jakarta: Pemerintah telah menargetkan 20 persen mobil listrik bisa beroperasi di 2025. Namun target tersebut dipandang tidak mudah untuk dicapai.
 
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mencapai hal tersebut. Namun, lanjut dia, bukan berarti tidak bisa terealisasi.
 
Dia bilang target tersebut harus didukung dengan kemudahan investasi dalam pemanfaatan hasil hilirisasi nikel menjadi baterai lithium-ion yang berdaya saing. Menurutnya moratorium ekspor nikel per 1 Januari 2020 sebagai kebijakan di sektor hulu menjadi langkah awal untuk memposisikan Indonesia sebagai produsen baterai. Apalagi pemerintah telah memulai rencana besar untuk menjadi pemain global mobil listrik dalam lima tahun mendatang. Begitu juga mengenai fasilitas charging atau pengisian daya yang menurut dia memerlukan investasi besar.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu dibutuhkan insentif dari pemerintah untuk mengembangkan industri mobil listrik. Sebab jika tidak ada relaksasi di sisi fiskal, harga jual mobil listrik masih sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat umum. Johnny mencontohkan misalnya di Norwegia yang memberikan insentif hingga 15.200 euro atau setara Rp250 juta hingga Rp270 juta.
 
Namun masalahnya, kata Johnny, apakah pemerintah akan melakukan hal serupa di Norwegia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tentu mempertimbangkan berbagai hal ketika memberikan insentif, terlebih banyak program pemerintah yang memerlukan pendanaan besar. Sehingga apabila insentif diberikan jor-joran bisa jadi pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang luas untuk program-program lainnya.
 
"Pemerintah sudah saya katakan, tidak semudah itu. Masalah mengenai charging station ada di Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN, masalah spek di Kementerian Perindustrian, masalah insentif di Kementerian Keuangan. Ini kan mereka harus berfikir berapa banyak balance-nya," kata Jhonny dalam acara Electric Vehicles Indonesia Forum and Exhibition 2019 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2019.
 
Namun dia mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pengembangan mobil listrik di tanah air. Hal tersebut pun telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2019. Kendati demikian, dia bilang aturan tersebut perlu diikuti oleh turunan kebijakan yang terpadu.
 
Dengan demikian, program pengembangan kendaraan listrik berjalan selaras dengan visi Pemerintah di sektor industri untuk lima tahun kedepan, yakni merevitalisasi industri manufaktur menjadi industri yang berorientasi ekspor dan produsen barang pengganti produk impor di dalam negeri.
 
Untuk itulah, sambung Johnny, event Electric Vehicle Indonesia Forum and Exhibition 2019 ini digelar. Forum internasional pertama di Indonesia terkait kendaraan listrik ini diharapkan dapat mempertemukan para pemangku kepentingan lintas negara, termasuk di dalamnya para investor mancanegara yang berkaitan dengan kendaraan berbasis listrik (KBL).
 
Forum ini dihadiri oleh banyak pemangku kepentingan di bidang industri baik dari dalam dan luar negeri. Turut hadir para narasumber dari dalam dan luar negeri yang berkompeten untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan masukan terkait percepatan implementasi investasi kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan cara percepatan kesiapan sarana dan infrastruktur pendukung.
 
"Forum hari ini diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bersama Olifen dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi FGD Kajian kendaraan elektrifikasi yang telah digelar sebelumnya, pasca terbitnya Perpres Nomor 55/2019," jelas Johnny.
 
Sementara itu, perwakilan Olifen Indonesia Tubagus Mansyur Amin menambahkan kendaraan bermotor listrik dalam beberapa tahun ke depan bukan lagi menjadi alternatif bagi kendaraan berbahan bakar minyak. Melihat perkembangan saat inl dan merujuk pada program kendaraan listrik maupun program biodiesel nasional menunjukkan bahwa pemerintah telah memahami dalam satu dekade ke depan kendaraan listrik akan mendominasi jalan raya di kota-kota besar.
 
"Dengan semakin terbatasnya sumber energi fosil, sumber-sumber energi yang saat ini menjadi alternatif akan menjadi sumber energi utama, termasuk dalam hal ini Iistrik sebagai sumber energi kendaraan. Karena itu, perencanaan program pengembangan dan kebijakan pendudkung harus dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan program dan kebijakan yang terintegrasi. Kami memfasilitasi langkah tersebut dengan menggelar forum dan pameran ini bersama Kadin Indonesia," jelas Tubagus.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif