"Bener masih dievaluasi. Kita lihat progressnya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Jarman menjelaskan, pemerintah akan ikut bisnis operasional PLN dalam kondisi darurat. Sedangkan, kalau tidak kendala apa-apa, bisnis listrik tersebut tetap akan dijalankan PLN. Namun, sesuai dengan arahan Menteri ESDM, Sudirman Said, wacana ini masih dalam tahap evaluasi.
"Intervensi itu berarti pemerintah kalau kondisi darurat. Kalau seandainya aktivitasnya bisa jalan ya lain lagi. Kita sesuai petunjuk pimpinan di atas kita evaluasi dulu," ungkap dia.
Baca : PLN Faktor Kunci Keberhasilan Program 35.000 MW
Jarman mengetahui tender yang akan dilakukan dalam proyek 35.000 MW sebagian besar adalah tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Tender tersebut diyakininya dapat dilakukan cepat. Sehingga akhir tahun ini bisa tercapai.
"Harusnya sebagian besar sudah tender. Tinggal sisanya itu yang gas-gas yang cepet," ucap dia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM sempat berencana akan mengambil alih proses lelang 35 ribu Megawatt (MW) yang semula dilakukan oleh PT PLN (Persero). Hal itu ingin dilakukan sebab PLN sangat lamban dalam mengerjakan megaproyek tersebut.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir juga sempat menanggapi wacana tersebut. Ia mengatakan boleh saja kalau Kementerian ESDM mempunyai rencana demikian. Bahkan, dengan nada sedikit bercanda dia berucap kalau mau menutup PLN juga boleh saja.
"Boleh kalau ada wacana itu. Boleh-boleh aja kalau mau nutup PLN," ujar Sofyan di Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Blok M, Jakarta, Senin, 30 Mei.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
