Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Agung Wicaksono mengatakan, Menteri ESDM sangat berterima kasih kepada tim karena telah menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Saat ini, lanjutnya, tim telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait transparansi produk bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi masyarakat dan mekanisme perhitungan harga BBM.
"Minggu lalu kita sudah informasikan proporsi dari Pertamina yang kemudian disalurkan kepada masyarakat seperti apa, tetapi kita belum mendapat yang masuk ke Pertamina berapa," ujar anggota yang dipilih dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tersebut, seusai rapat tim di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Dia melanjutkan, tim belum mendapatkan laporan dari Petral dan Integrated Supply Chain (ISC). Laporan yang baru diberikan kepada tim, menurut Agung, belum lengkap sesuai permintaan dari tim dan Menteri ESDM.
Senada, anggota tim lainnya Djoko Siswanto mengatakan saat ini tim belum menerima laporan terkait proses bisnis Petral. Oleh karena itu, kata dia, tim akan memanggil Petral minggu depan agar data yang diserahkan kepada tim nantinya lebih matang dan lengkap.
Djoko mengatakan tim sebenarnya telah memiliki data kajian sementara terkait Pertamina, tetapi ternyata terdapat perbedaan data dari laporan yang diterima dari perusahaan pelat merah tersebut.
"Perbedaannya ada pada impor dan harganya. Sekarang negara cuma dapat diskon 1,58 persen dari RON 92. Kalau ternyata diskonnya 5 persen, negara kan rugi. Kemana larinya yang 3 persen?," ujarnya.
Dia bersama tim menginginkan Petral memberikan laporan secara transparan terkait diskon yang didapat. "Apa susahnya kasih data? Dia (Petral) ada kok, kan membeli minyak ada bonnya," cetusnya.
Selain itu, Djoko mengatakan bisnis Petral yang berada di Singapura justru merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.
"Kalau bayar (pajak) ke negara, it's fine. Berapa pun kecil dan besar, lebih baik bayar pajak ke sini daripada ke Singapura. Itu pajak dari sekian ratus triliun kan lumayan," ucapnya. Dia mengatakan besaran pajak di Singapura sekitar 5-10 persen, sedangkan di Indonesia 20 persen.
Djoko mengatakan tim masih sedang mengkaji keberadaan Pertal ke depannya. Saat ini, lanjutnya, ada beberapa rekomendasi terkait keberadaan Petral.
"Ada yang masih ingin mempertahankan Petral, ada yang merekomendasikan relokasi ke sini (Indonesia), dan ada yang minta Petral lebih transparan. Dari ketiga rekomendasi itu nanti kita lihat dan susun plus dan minusnya," ucapnya.
Selain harga impor dan pajak, volume BBM bersubsidi juga akan diselidiki oleh tim. Djoko mengklaim realisasi volume BBM bersubsidi yang disalurkan kepada masyarakat tidak pernah diketahui secara transparan. Padahal, lanjutnya, negara telah membayar subsidi BBM sesuai volume yang keluar dari depot (tempat penyimpanan minyak).
"Volume yang dikeluarkan dari depot mencapai 46 juta kl, tetapi kita kita mengetahui realisasi total yang disalurkan ke masyarakat," tukasnya.
Di sinilah, ungkap Djoko, para mafia minyak bermain. "Mafia selalu menghalangi kita untuk mengetahui berapa (volume) riil yang dijual ke masyarakat. Kita sudah jalan, tetapi dihajar terus gagal sampai dengan sekarang. Semoga Menteri dan Presiden sekarang berhasil memberantas mereka," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
