Dari target lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 775 ribu barel per hari (bph) dan gas 1,25 juta barel setara minyak per hari (boepd), realisasinya masing-masing sebesar 745 ribu bph dan 1,05 boepd.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan ada tiga hal yang menggangu produk dan lifting migas di kuartal ketiga. Pertama harga gas dunia yang mengalami penurunan bahkan sangat rendah yakni di bawah USD4 per mmbtu (juta standar kaki kubik).
Dwi mengatakan akhirnya diputuskan untuk menyimpan gas ketimbang menjualnya dengan harga yang rendah. Mantan Direktur Utama Pertamina ini mengatakan rendahnya harga gas berdampak pada kartelment. Dia bilang solusinya adalah mengurangi produksi gas alam cair (liquified natural gas/LNG) di Bontang, Tangguh, dan Donggi Senoro.
"Terpaksa harus kita kurangi. Lifting kita terus terang harus terpukul. Tapi kuartal keempat agaknya lebih bagus, enggak ada lagi kargo yang tidak keambil," kata Dwi di kantor SKK Migas, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Oktober 2019.
Kedua, lanjut Dwi, musibah kebakaran di Sumatera membuat produksi harus dihentikan demi keselamatan. Utamanya, kata dia yakni di Blok Rokan yang dioperasikan oleh Pertamina.
Ketiga yakni insiden yang terjadi di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ). Sedianya blok tersebut berproduksi pada September lalu, namun karena adanya insiden kebocoran maka produksinya terganggu.
"Jadi tiga hal pokok tersebut mengganggu lifting migas kita," tutur Dwi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin menambahkan dari realisasi lifting minyak tersebut, terdapat 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang menjadi kontributor utama lifting.
10 KKKS tersebut yakni ExxonMobil Cepu, Chevron Pasific Indonesia, Pertamina EP, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Energi ONWJ, Pertamina Hulu Energi OSES, PetroChina Internasional Jabung, Medco E&P Natuna, Petronas Carigali (Ketapang) dan Pertamina Hulu Kalimantan Timur.
"10 KKKS utama itu menyumbang sekitar 84 persen. KKKS sisanya menguasai 16 persen," jelas Jaffee.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
