"Sebenarnya pembangunan perekonomian yang berkesinambungan dan merata adalah hak semua warga negara. Oleh sebab itu (program) BBM Satu Harga harus dilakukan di seluruh kawasan Republik Indonesia," ujarnya di Jayapura dikutip dari Antara, Minggu (20/11/2016).
Dunia usaha (Kadin) sangat mendukung penuh karena hal itu juga salah satu masukan yang diberikan secara terus-menerus kepada pemerintah. Ia memandang penerapan program tersebut akan mendorong pembangunan di kawasan tersebut.
Baca : Kebijakan BBM Satu Harga Diberlakukan Januari 2017
"Karena kalau semuanya mahal, bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik, merata dan berkesinambungan," jelasnya.
Rosan menilai subsidi Rp800 miliar yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk Provinsi Papua sudah sangat wajar. Konsekuensinya hanya sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan milik negara tersebut.
"Kalau saya melihatnya itu memang sudah tugas pemerintah, tidak bisa semua dilihat ini menguntungkan atau tidak, Dalam hal ini mungkin Pertamina untung di tempat lain, kemudian di kawasan lain belum menguntungkan," ujarnya.
Ditegaskannya penerapan program BBM Satu Harga harus dilihat secara keseluruhan bahwa penyediaan infrastruktur adalah tugas pemerintah dan harus dilakukan secara merata dan adil.
"Tidak masalah (subsidi bertambah), Pertamina masih untung besar karena di daerah lain infrastrukturnya sudah terbangun, kawasannya memang sudah besar, kan untung juga. Jadi harus subsidi silang," tegas Rosan.
Tidak hanya BBM, dia juga menganggap program serupa harus diterapkan di bidang lainnya, seperti listrik, air dan jalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
