Ilustrasi SKK Migas. Foto: dok SKK Migas.
Ilustrasi SKK Migas. Foto: dok SKK Migas.

RUU Cipta Kerja Berpotensi Bubarkan SKK Migas

Ekonomi Omnibus Law
Suci Sedya Utami • 19 Februari 2020 11:22
Jakarta: Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law berencana membubarkan lembaga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Nantinya lembaga tersebut akan diubah atau berganti nama menjadi badan usaha milik negara khusus.
 
Menanggapi hal tersebut Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan penghapusan dan pengubahan status badan usaha tersebut masih dalam kajian meskipun telah masuk dalam salah satu beleid di rancangan UU tersebut.
 
"Kalau mengenai penggantian status badan usaha saya pikir masih dikaji DPR dan pemerintah," kata dia di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia dirinya tidak masalah selama penggantian status dan nama tersebut merupakan opsi yang terbaik. Pihaknya tetap bekerja menjalankan tugas di sektor hulu migas seperti biasa.
 
Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, belum mau buka suara dan mengatakan tidak ada pembubaran SKK Migas. "Enggak ada, ngarang-ngarang," kata Arifin sebelumnya.
 
Dalam Rancang UU Cipta Kerja tertuang di halaman 238 Pasal 41. Dalam pasal tersebut ditulis, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ada perubahan.
 
Omnibus Law menyantumkan satu selipan pasal di perubahan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 yakni Pasal 4A. Dalam pasal tambahan tersebut, tersirat sudah tidak ada lagi SKK Migas.
 
Bunyi Pasal 4A ayat 2 yakni pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 
Lalu di ayat 3 berbunyi Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Serta di ayat 4 dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap.
 
Penghapusan dan pembentukan badan usaha khusus untuk sektor migas memang juga menjadi salah satu pembicara dalam rencana revisi UU Migas. Pembentukan badan tersebut diyakini menjadi opsi untuk meningkatkan produksi migas nasional.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif