Hal itu dikatakan oleh Pengamat IRESS, Marwan Batubara. Dia menyampaikan setelah audit forensik dan investigasi selesai, harus ada audit komprehensif yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar ketahuan siapa yang terlibat dibalik semua ini.
"Sebaiknya hasil audit forensik itu dilanjutkan audit komperhensif, melibatkan BPKP, BPK atau keduanya. Lalu penyelidikan lebih lanjut serta melibatkan Kejaksaan Agung dan kalau perlu KPK. Dengan adanya keterlibatan lembaga ini, kita bisa mengukur dimana terjadi tindak pidana," kata Marwan saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Menurutnya, dengan adanya keberlanjutan proses hukum disitu akan ketahuan siapa yang bersalah. Disamping itu juga menunjukan Presiden Joko Widodo atas janji kampanyenya untuk memberantas mafia minyak di Indonesia.
"Itu lah yang akan menunjukan pak jokowi ingin memberantas mafia minyak di Indonesia. Bahwa prosesnya berakhir di pengadilan untuk nanti diputus siapa yang bersalah tidak peduli itu orang besar," ucap dia.
Lebih lanjut, Marwan menambahkan, kalau saja kasus anak usaha Pertamina ini cuma sampai audit investigasi dan forensik tanpa melibatkan aparat hukum, cuma akan merugikan masyarakat. Pasalnya, masyarakatlah yang menanggung rugi dengan membayar lebih mahal pada sistem jual beli minyak mentah dan BBM.
Marwan juga berpesan, jangan sampai pengungkapan 'nama' setelah audit ini hanya untuk kepentingan politik. Karena hal ini dapat merugikan masyarakat.
"Untuk memegang orang yang terlibat ini banyak macamnya, jangan mengganggu pemerintah tapi dia dibiarkan bebas. Ini merugikan masyarakat," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
