Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto : Medcom/Annisa Ayu.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto : Medcom/Annisa Ayu.

Pemerintah Cabut Larangan Ekspor Bijih Nikel

Ekonomi nikel
Suci Sedya Utami • 07 November 2019 21:33
Jakarta: Pemerintah mencabut larangan sementara pemberian rekomendasi ekspor bijih nikel. Pencabutan larangan ini berlaku bagi para eksportir nikel ore yang terbukti tidak melakukan pelanggaran.
 
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap jebolnya kuota ekspor yang dicurigai akibat banyak eksportir yang melanggar.
 
"(penghentian ekspor sementara) sudah dicabut buat yang tidak melanggar," kata Luhut di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Luhut mengatakan artinya sebagian eksportir dipersilakan untuk ekspor selama mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dia bilang pemerintah masih tetap meneruskan evaluasi lanjutan terhadap kecurigaan tersebut.
 
Sayangnya, Luhut tidak menyebutkan berapa jumlah eksportir yang diperbolehkan ekspor kembali. Dia bilang data lengkap mengenai hal itu berada di Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
 
Di sisi lain, Luhut mengatakan pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa batas waktu terakhir untuk ekspor bijih nikel yakni akhir Desember 2019.
 
"Perlu juga nanti Permen ESDM untuk revisi supaya tidak bertentangan dengan UU," jelas Luhut.
 
Sebelumnya, pemerintah memutuskan kembali mempercepat larangan ekspor bijih nikel akan mulai berlaku sejak Selasa, 29 Oktober 2019. Artinya hari ini merupakan hari terakhir bagi pengusaha untuk melakukan ekspor nikel dalam bentuk ore. Keputusan tersebut kata Bahlil berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pengusaha nikel.
 
"Hari ini secara formal kesepakatan bersama antara asosiasi dan pemerintah terkait ekspor ore yang harusnya selesai di 2020, enggak lagi lakukan ekspor. Ini hari terakhir, jadi nanti mereka (para pengusaha) pulang minta kapal (pengangkut ekspor) mereka enggak usah berangkat," kata Bahlil di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Luhut menjelaskan untuk menyetop sementara ekspor dalam bentuk ore dikarenakan adanya kelebihan kuota. Semenjak pemerintah mempercepat larangan ekspor dari aturan awal yang akan dimulai di awal 2022 menjadi awal 2020, ekspor bijih nikel dengan kadar maksimal 1,7 persen telah melampaui kuota hingga tiga kali lipat.
 
"Jadi sementara kita evaluasi karena ada laporan yang kita dapat ekspor dari nikel ore itu sudah melampaui kuota sampai tiga kali lebih dari kuota yang ada," kata Luhut.
 
Luhut mengatakan lonjakan tersebut terlihat dari data rata-rata kapal yang dipakai untuk menganggut ekspor kini mencapai 100-300 kapal per bulan. Sedangkan biasanya hanya 30 kapal.
 
Terdapat kecurigaan banyak yang memanfaatkan sisa waktu menuju hingga akhir 2019 untuk melakukan ekspor sebanyak-banyaknya. Padahal di dalam ketentuan yang ada, bijih nikel dengan kadar 1,7 persen diperbolehkan ekspor bagi kapal perusahaan yang membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter). Kuota ekspor pun diberikan sesuai dengan progres smelter yang dibangun.
 
"Yang terjadi ternyata tidak seperti itu. Orang yang tidak punya smelter pun atau yang punya smelter tapi tidak ada progres juga mengekspor nikel ore tadi dengan kadar yang ternyata lebih dari 1,7 persen, mungkin malah 1,8 persen lebih. Negara kan dirugikan," tutur dia.
 
Oleh karenanya pemerintah akan mengevaluasi terlebih dahulu dengan menyetop ekspor sementara waktu dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut bilang evaluasi dan setop sementara ekspor hingga dua minggu. Adapun penghentian ekspor secara menyeluruh secara resmi akan dimulai sejak 1 Januari 2020.
 
"Ekspor itu berhenti 1 Januari 2020. Nah sementara, dari sini (hari ini) ke sana (menuju Januari 2020) kita temukan pelanggaran-pelanggaran yang masif. Jadi kita hentikan sementara, kita evaluasi. Syukur-syukur satu sampai dua minggu selesai, dan dibuka lagi," jelas dia.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif