Mendag Diminta Beri Pengecualian Ekspor Migas dari LC
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (FOTO: MI/Susanto)
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memberi pengecualian terhadap industri minyak dan gas (migas). Mereka harus dibebaskan dari kewajiban menggunakan letter of credit (LC) ketika mengekspor.

Menteri Jonan segera bersurat sebagai permintaan resmi kepada Mendag. "Nanti ada surat dari Pak Menteri ESDM ke Mendag untuk dikecualikan," kata Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.

Djoko sudah memaraf draf surat itu. Setelah diteken Menteri ESDM, surat akan diteruskan kepada Menteri Enggar. Dia meyakini, pengecualian ini akan menggairahkan investasi sektor migas.




Pemerintah sebelumnya mencantumkan kembali migas sebagai komoditas ekspor yang wajib mendapatkan LC. Artinya para pengusaha atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang ingin mengekspor hasil produksi migas di Indonesia harus mendapatkan LC dari otoritas terkait dan wajib menyimpan hasil devisa ekspornya di bank devisa dalam negeri.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang ketentuan penggunaan LC untuk ekspor barang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 6 September 2018 dan diundangkan pada 7 September 2018.

Di aturan sebelumnya pada April 2015, migas memang masuk dalam ketentuan LC. Namun pada September 2015 migas dikecualikan dalam ketentuan tersebut.

Dalam konferensi pers pada 4 September lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan hulu migas diatur secara terpisah atau dikecualikan sehingga hasil ekspor (DHE) yang diperoleh bebas diletakkan di mana saja tanpa harus kembali ke Indonesia.

Kala itu Jonan mengatakan LC diperuntukkan untuk ekspor di sektor minerba dan diwajibkan membawa DHE 100 persen ke Indonesia dalam bentuk dolar atau ditempatkan di perbankan  domestik yang berada di luar negeri atau bank luar yang ada di dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk melonggarkan likuiditas dolar di pasar keuangan dalam negeri sehingga menyelamatkan tekanan pada rupiah.

Jonan mengatakan akan memberikan sanksi bagi pengusaha di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya di bidang minerba yang tidak membawa hasil devisa ekspor ke dalam negeri.

"Jikalau memang diekspor maka uangnya harus kembali ke dalam negeri, kalau diekspor uangnya di parkir di luar negeri enggak bisa," kata Jonan kala itu.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id