Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Insentif dan Lahan Hambat Pengembangan Blok Masela

Ekonomi blok masela
Suci Sedya Utami • 08 April 2019 13:53
Jakarta: Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim menyatakan pengembangan proyek Blok Masela yang terletak di Laut Arafura, Papua tetap dilakukan di darat atauoffshore. Namun masih ada beberapa hal yang membuat pengembangan proyek tersebut mandek.
 
Deputi Kemenko Maritim bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin mengatakan dalam pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) pekan lalu, ada dua isu yang masih menjadi bahan diskusi dan belum menemukan titik temu yaitu terkait lahan dan insentif.
 
"Yang masih menjadi topik diskusi terkait pengadaan lahan, 1.400 hektare lahan diperlukan," kata Ridwan di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ridwan mengatakan saat ini pengadaan lahan tengah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dia bilang pemerintah ingin mempercepat izin pemanfaatan atau penggunaan lahan dari yang awalnya butuh waktu 3-4 tahun menjadi 1-2 tahun.
 
Sementara mengenai insentif, Ridwan bilang terutama terkait dengan pembagian split dalam skema bagi hasil gross split. Ia mengatakan apabila dua isu tersebut bisa dibereskan maka proposal pengembangan atau plan of development (POD) akan bisa disepakati.
 
"Diharapkan kalau semua berjalan lancar, POD akan segera dapat disepakati," jelas dia.
 
Sementara itu Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bos Shell akan datang ke Indonesia pada 21 April 2019 untuk membicarakan mengenai proyek Blok Masela.
 
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan biaya akan memengaruhi kelayakan ekonomi dan juga penentuan besaran insentif. Saat ini biaya atau belanja modal (capital expenditure/capex) yang ditawarkan kontraktor dalam pengembangan blok tersebut masih terbilang tinggi.
 
"Kita masih diskusi mengenai biaya. Pemerintah sesungguhnya berkeinginan supaya ini segera jalan. Tetapi kembali lagi kalau misalnya dengan capex yang masih over, tinggi, kami tidak bisa memberikan insentif yang besar kepada investor. Sewajarnya saja," kata Dwi.
 
Insentif tersebut berupa split, tax holiday dan segala macam. Saat ini besaran split yang berlaku yakni 60 persen untuk negara dan 40 persen untuk kontraktor.
 
Mantan Direktur Utama Pertamina ini mengatakan SKK Migas terus mengkaji aspek teknis termasuk dari faktor keamanan yang diberikan. Misalnya bagaimana kekuatan bangunan proyek.
 
PoD Blok Masela sebenarnya telah disetujui pemerintah pada Desember 2010, yaitu 12 tahun setelah kontrak pengelolaan blok tersebut diperoleh Inpex Masela pada 1998. Dalam PoD itu, Blok Masela dijadwalkan mulai berproduksi (onstream) 2018 dengan volume produksi 355 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan produksi kondensat sebanyak 8.400 barel per hari (bph).
 
Belakangan, Inpex berencana meningkatkan kapasitas kilang Floating LNG (FLNG) sehingga perlu mengubah PoD. Dengan konsep laut, dan jika semua prosesnya berjalan lancar, Blok Masela paling lambat baru bisa berproduksi pada 2023.
 
Namun belakangan proyek Masela diubah menjadi skema darat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan konsep proyek anyar itu pada Maret 2016 menjadi di darat atau onstream. Keputusan ini berbeda dengan usulan Inpex yang menginginkan skema pengolahan di laut FLNG atau offshore. Alhasil, Inpex mengubah lagi skema proyek tersebut.
 
Dengan skema darat, pemerintah menaksir proyek Masela baru bisa beroperasi 2027. Namun belakangan Dwi Soetjipto usai dilantik menjadi Kepala SKK Migas beberapa waktu lalu menargetkan proyek ini bisa beroperasi lebih cepat yakni 2025.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif