BBM Satu Harga Wajib Tepat Sasaran
Kepala BPH Migas Fanshurullah (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)
Lampung: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta operasional program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga tepat sasaran. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat yang bukan pelaku industri. BBM satu harga diharapkan memunculkan keadilan di seluruh wilayah di Tanah Air.

"Jangan sampai disalahgunakan, ini untuk masyarakat yang berhak," ujar Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, saat meresmikan titik ke-78 BBM satu harga di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 26 Oktober 2018.

Masyarakat sebagai penerima manfaat kehadiran SPBU peyakur BBM satu harga ini juga diminta aktif melakukan pengawasan. Artinya laporan bisa langsung dilakukan kepada BPH Migas maupun aparat kepolisian setempat saat terjadi indikasi pelanggaran.

"Jangan sampai ada modifikasi mobil lalu diangkut ke industri yang tidak boleh menggunakan BBM subsidi, program ini betul-betul untuk rakyat," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan komitmennya agar pemerataan energi bisa dirasakan masyarakat secara berkesinambungan. Ia meminta jajarannya untuk ikut mengawasi penyalahgunaan program BBM satu harga agar tepat sasaran.

"Selama ini masyarakat Suoh mendapatkan bahan bakar dengan jarak yang jauh dan harga yang tidak sesuai dan sekarang sudah berubah. Masalah keamanan kami sudah punya sinergi dengan Polri TNI dan pemerintah daerah yang akan menjaga," ungkapnya.

Sementara itu, Pjs General Manager Mor II Palembang Putut Adriatno mengatakan, fasilitas di setiap penyalur BBM satu harga telah dilengkapi teknologi yang baik terutama dalam sistem pengawasan. Seluruh aturan BPH Migas bakal diterapkan agar program yang menyasar masyarakat di wilayah 3T ini mendapat manfaat yang tepat guna.

"Kami sudah pasang CCTV di sini agar program sesuai peruntukannya. Kami juga secara berkala akan melakukan pengecekan rekaman CCTV tersebut dan seluruh fasilitasnya. Kemudian secara berkala juga akan evaluasi dari BPH Migas untuk mengawasi dan mengontrol agar tepat guna," tuturnya.

Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang ikut mendukung program ini. Pengelola SPBU perlu mendapat jaminan keamanan saat mendapat tekanan yang kerap dilakukan oknum tertentu di lapangan.

"Kalau tidak tepat guna nanti akan lihat permasalahannya di mana, kalau benar pihak SPBU yang salah kita akan berikan pembinaan. Kadang SPBU mendapat tekanan untuk melayani sehingga disampaikan pihak yang berwajib diminta bantuan untuk pengawasan," tukasnya.

Program BBM satu harga merupakan inisiasi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program ini mulai diresmikan pada 17 Oktober 2016. Melalui kebijakan ini pemerintah ingin menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar di seluruh pelosok Indonesia.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id