Sebelumnya dalam APBN induk, pemerintah bersama DPR telah sepakat target lifting dipatok pada angka 900 ribu bph. Namun kemudian target tersebut diturunkan kembali menjadi 825 ribu bph. Angka tersebut dipilih Menteri ESDM Sudirman Said dari beberapa opsi yang ditawarkan oleh para fraksi dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM, Rabu (28/1/2015) malam.
Beberapa opsi yang muncul menawarkan target lifting datang dari fraksi PDI-P mengusulkan angka lifting minyak sebesar 830 ribu bph, Partai Golkar 815 ribu bph, Partai Gerindra 815 ribu bph, Partai Demokrat 820 ribu bph, PKS 815 ribu bph, PKB 825 ribu bph, Partai Nasdem 840, Partai Hanura 835 ribu bph, dan PPP 810 ribu bph.
"Ketika saya cek lifting minyak 825 ribu bph sudah bisa jalan. Kalau lebih tinggi dari itu sangat berat. Kami dari pemerintah ajukan lifting 825 ribu bph," ungkap Sudirman, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, menambahkan, dengan harga minyak di bawah USD50 per barel membuat perusahaan pencari minyak atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) mengerem kegiatan produksi, sehingga mempengaruhi produsi minyak.
"Melihat perkembangan harga minyak di bawah USD50 per barel. Beberapa KKKS menyatakan ada beberapa pengeboran dihentikan," tutur Amien.
Menurut Amien, dengan penurunan kegiatan produksi tersebut, ada KKKS yang mengusulkan target produksi yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran (Work Plan and Budget/WPnB). Produksi minyak yang realistis saat ini mencapai 810 ribu sampai 825 ribu barel per hari.
"Ada yang mengusulkan untuk mengkaji ulang. Jadi range lifting minyak yang optimistis itu 810-825 ribu bph," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
