Ilustrasi minyak mentah -- FOTO: Reuters/Vincent Kessler
Ilustrasi minyak mentah -- FOTO: Reuters/Vincent Kessler

Kaleidoskop 2014: Sepak Terjang Pemberantas Mafia Migas di Tahun Kuda

Patricia Vicka • 23 Desember 2014 14:56
medcom.id, Jakarta: Sepak terjang mafia minyak dan gas (migas) selama tahun ini tengah menjadi sorotan publik dan media. Mafia migas yang selama ini bermain secara berkelompok dan bersembunyi, dianggap telah merugikan rakyat Indonesia dan hanya memperkaya kelompoknya.
 
Sistem kerja dan organisasi mereka yang sangat rapi membuat setiap orang tidak sadar dengan keberadaannya. Padahal, keberadaan mereka telah menyebar ke seluruh sektor, mulai dari penentu kebijakan, pelaku usaha, hingga staf perusahaan migas sehingga merusak sistem yang ada.
 
"Pada level strategi kebijakan, mafia migas di satu sisi menghalangi dan atau menyandera para pengambil keputusan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong adanya kegiatan eksplorasi. Jika pun ada, kegiatan eksplorasi diarahkan agar tidak dilakukan seksama. Dampaknya cadangan minyak nasional terus berkurang," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said, beberapa waktu lalu.

Sementara pada level organisasi, mafia migas aktif menghambat setiap upaya penertiban dan pembersihan organisasi. Mafia migas dengan berbagai cara selalu berupaya menempatkan figur-figur yang bersedia menjadi 'kaki-tangan' mereka. Jika ada figur yang berintegritas dan berkompeten yang ditunjuk mengurus sektor migas, para mafia migas tak sungkan-sungkan menabur fitnah dan jebakan.
 
Agar terus mempertahankan eksistensinya, mafia migas terus melalukan regenerasi dan mencoba merusak sistem baik yang telah terbentuk dengan cara yang sangat rapi. Mereka tidak lagi menyusupkan 'komplotannya' ke dalam sistem, namun secara langsung melatih orang-orang di dalam sistem agar mengikuti sistem mereka.
 
Kala itu, keberadaan dan sepak terjang mereka di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan dibiarkan dan diabaikan. Pemerintah seperti menutup mata dengan keberadaan mereka. Namun, Pemerintahan baru d ibawah kepemimpinan Joko Widodo tak ambil diam dan segera mengambil langkah tegas untuk memberantas mafia migas ini.
 
Saat masa kampanye, Presiden Jokowi memiliki keinginan meningkatkan pendapatan negara dan kedaulatan negeri melalui tiga sektor, salah satunya berasal dari sektor energi. Gebrakan pertamanya dimulai dari penunjukkan Sudirman Said yang merupakan aktivis antikorupsi serta pendiri masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) sebagai Menteri ESDM.
 
Sosok Sudirman yang bersih, tegas dan antikorupsi dianggap mampu untuk membentengi dann membersihkan ESDM dari ulah mafia migas. Dua bulan sesudah dilantik, Sudirman Said mulai menunjukkan komitmennya untuk memberantas mafia Migas. Ia segera Membentuk Tim Reformasi Tata KElola Migas Mafia atau yang lebih populer disebut sebagai Tim Pemberantas Mafia Migas.
 
Aktivis antikorupsi, Faisal Basri, dipilih sebagai ketua untuk memimpin tim ini. Target utama tim adalah penataan ulang sektor Migas. "Sudah saatnya kita menata ulang sektor migas. Hanya dengan penguatan institusi agar para elit tidak leluasa merampok kekayaan negara," ujar Faisal sehari sesudah ia dipilih.
 
Ia langsung mengincar Pertamina Energi Trading (Petral) sebagai tempat pertama yang ia teliti. Pada November, Sudirman Said mencopot Dirjen Migas Eddy Hermantoro yang dinilai tak becus mengurus sektor migas sehingga menyebabkan banyak proyek yang molor dan mangkrak.
 
Eddy dinilai punya banyak kepentingan pribadi sehingga menghambat proyek-proyek tersebut. Bergeser ke Desember, Pemerintah memilih mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas menggantikan Johannes Widjonarko. Selama menjabat sebagai wakil ketua, Amin adalah orang yang membangun sistem di KPK seperti sistem rekrutmen karyawan, pendidikan karyawan, dan pengolahan data.
 
"Pak Amin kuat dalam perbaikan sistem. SKK Migas sekarang perlu perbaikan kelembagaan, standarisasi, transparansi dan penyederhanaan sistem. Saya rasa cocok Pak Amien pimpin SKK di sini. Kita punya leader yang kuat untuk sistem itu yang dibutuhkan oleh SKK Migas," beber Sudirman Said, saat konferensi pers pemilihan ketua SKK Migas.
 
Di akhir tahun, Tim Reformasi telah menyerahkan beberapa recomendasi salah satunya untuk menghentikan impor Premium dan secara perlahan meng-upgrade penjualan Premium ke Pertamax di SPBU dalam negeri. Hingga kini, Pemerintah masih mengkaji rekomendasi tersebut. Taring tajam pemerintah masih terus runcing. Gebrakan apalagi yang akan dilakukan oleh Pemerintah di tahun depan? Mari bersama-sama kita kawal dan awasi pergerakan mafia migas serta upaya pemberantasannya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan