Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo

Wamendag Pimpin Delegasi Hadapi Gugatan Nikel Uni Eropa

Ekonomi uni eropa nikel indonesia-uni eropa wto
Ilham wibowo • 01 Februari 2020 17:10
Jakarta: Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan konsultasi dengan Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO) di Jenewa, Swiss. Sikap Indonesia terkait kebijakan ekspor produk tambang jadi substansi pertemuan.
 
Pertemuan ini dilakukan setelah pemerintah Indonesia menyetujui permintaan konsultasi dari UE pada 29 November 2019 dalam kerangka Dispute and Settlement (DSB) WTO terkait kebijakan mineral dan batubara Indonesia.
 
Dalam pertemuan tersebut, konsultasi merupakan forum bagi anggota WTO untuk saling mengklarifikasi berbagai kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994 dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja perdagangan dunia pada umumnya dan kepada UE secara khusus.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Melalui proses konsultasi ini, kami berharap UE akan memiliki pemahaman yang lebih jelas terkait latar belakang pemberlakukan kebijakan ekspor mineral dan batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia,” kata Jerry melalui keterangan resmi, Sabtu, 1 Februari 2020.
 
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kebijakan mineral dan batubara sebagai usaha Indonesia untuk mengoptimalkan produksi mineral nasional yang bertanggung jawab serta berkelanjutan. Sumber daya alam yang ada di Tanah Air ditegaskan perlu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pertumbuhan ekonomi dan masyarakat Indonesia.
 
Di dalam proses konsultasi ini, perwakilan UE menitikberatkan perhatiannya pada beberapa aturan perdagangan mineral dan batubara Indonesia. Regulasi yang disorot yakni Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
 
Wamendag RI menambahkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan bertujuan menghambat kegiatan ekonomi. Akan tetapi aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan kontribusi pelaku usaha pertambangan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
 
“Pemerintah Indonesia mengharapkan hasil positif dari proses konsultasi ini, guna memberikan pesan kepada Uni Eropa dan anggota WTO lainnya bahwa pada prinsipnya Indonesia tidak pernah memiliki tujuan untuk melakukan hambatan perdagangan internasional," ungkapnya.
 
Di sisi lain, pemerinta juga menegaskan tidak ada peningkatan tensi hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia. Aktivitas perdagangan di sektor lain dipastikan tidak akan terganggu.
 
Adapun pelarangan ekspor bijih nikel dikeluarkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan tambang yang berkelanjutan sekaligus melestarikan lingkungan. Pelarangan ekspor nikel juga dimaksudkan untuk memasok kebutuhan di dalam negeri dan agar dapat diolah di dalam negeri sehingga menjadi produk bernilai tambah.
 
"Melalui klarifikasi di dalam proses konsultasi ini, diharapkan agar anggota WTO termasuk Uni Eropa dapat memahami dasar kebijakan Indonesia sehingga kebijakan tersebut dapat dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia,” ucap Jerry.
 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif