PGN. Foto : MI/Ramdani.
PGN. Foto : MI/Ramdani.

Penurunan Harga Gas Diharap Tidak Mematikan Industri Midstream

Ekonomi bumn perusahaan gas negara (pgn)
Husen Miftahudin • 10 Februari 2020 19:55
Jakarta: Pemerintah berencana menurunkan harga gas industri menjadi USD6 per MMBTU pada Maret 2020. Namun, rencana itu diharapkan tidak mematikan industri midstream gas.
 
"Saya mendukung upaya pemerintah untuk menurukan harga gas industri, tapi saya harapkan pemerintah juga harus melindungi usaha midstream dalam industri gas kita. Jangan sampai justru kebijakan ini menggangu kinerja mereka," kata Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan dalam keterangannya, Senin, 10 Februari 2020.
 
Industri midstream gas saat ini dikuasai PT Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku sub holding migas dengan PT Pertagas menjadi bagian dari sub holding tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mamit menuturkan untuk menyalurkan gas dari kepala sumur sampai ke pengguna akhir dibutuhkan pipa transmisi dan jaringan distribusi gas bumi. Saat ini PGN telah memiliki hampir 10 ribu km jaringan gas yang terhubung ke 1.658 industri besar dan pembangkit listrik serta lebih dari 1.930 pelanggan komersial dan 204 ribu pelanggan.
 
"Tanpa adanya infrastruktur tersebut, gas bumi tidak akan sampai ke end user. Pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya ada fasilitas regasifikasi dimana PGN menyiapkan LNG sebagai back up mereka sehingga pasokan kepada pengguna tidak terganggu," jelasnya.
 
Mamit pun menyarankan agar pemerintah menjadikan PGN sebagai penyangga atau agregator gas nasional agar bisa menarik para investor untuk menanamkan dana demi modal pembangunan pipa industri midstream. Hal tersebut dibutuhkan mengingat pembangunan pipa membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan menjadi beban dalam penentuan harga ke end user.
 
"Jika pemerintah dapat menjadikan PGN sebagai agregator gas negara, harapannya kucuran dana investasi yang masuk dapat bertambah dan dijadikan modal untuk membangun jaringan-jaringan gas baru agar dapat menjamin proses produksi industri mid stream. Jangan sampai akibat penurunan harga oleh pemerintah ini malah menjadi beban bagi end user disebabkan PGN membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur miliknya," tukas Mamit.
 
Usulan tersebut juga disampaikan Mamit mengingat PGN akan menggelontorkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar USD500 juta hingga USD700 juta. Meningkat jauh jika dibandingkan 2019 yang hanya sekitar USD255 juta.
 
Di sisi lain, Mamit tidak membantah jika PGN menjadi agregator gas negara akan menambah potensi kebocoran dan penyelewengan lainnya. Oleh sebab itu, Mamit menyarankan agar dibentuknya mekanisme yang efektif oleh pemerintah demi menjamin akuntabilitas dan transparansi PGN.
 
"Jika pada akhirnya PGN ditetapkan sebagai agregator gas negara, ada baiknya pemerintah dan PGN merancang sebuah sistem yang mampu mengawasi pengeluaran PGN untuk pembelian dan penyaluran gas secara nasional sehingga akan lebih transparan, akuntabel, serta efisien. Mungkin salah satunya bisa dengan membentuk komisi khusus ataupun mencantumkan laporan belanja PGN yang dikeluarkan secara berkala melalui aplikasi telepon genggam mereka sehingga pengguna dan investor pun dapat ikut serta dalam mengawasinya," pungkas Mamit.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif