Parlemen Sebut Kinerja Jokowi-JK Belum Maksimal di Sektor Energi

medcom.id, Jakarta: Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK belum memberikan satu hal yang signifikan di sektor enegi. Dalam hal ini, Pemerintahan Jokowi-JK harus benar-benar memperbaiki sektor energi dalam rangka mencapai kemandirian energi.
 
Baca: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Utang Negara Belum Berhasil Ditekan
 
Hal itu seperti diungkapkan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu. Menurutnya dari seluruh program di sektor energi yang sekarang ini masih berjalan, capaian di tiap subsektor masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.

Gus menyebutkan, salah satu yang belum maksimal yakni di sektor ketenagalistrikan terkait program 35 ribu megawatt (MW) yang saat ini memang terus berjalan. Meski tengah berjalan, namun progresnya belum terlihat cukup signifikan.
 
Baca: Dua Tahun Jokowi-JK, Pembangunan Infrastruktur Merata
 
"Bahwa di sana program listrik 35 ribu mw, misalnya, saya kira masih progres memang proses, tapi tentu saya kira capaiannya belum terlalu baik," kata Gus, di Kompleks Parlementer, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan Jumat (21/10/2016).
 
Selain itu, lanjutnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Namun sayangnya, SDA itu belum sepenuhnya memberikan dampak positif ke masyarakat. Adapun keberhasilan penggunaan SDA untuk sektor energi dapat terlihat jika dapat mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, kondisi itu belum terasa selama dua tahun Kabinet Kerja berjalan.
 

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
 
"Semua belum ada yang bisa dicapai. Pada akhirnya, mau sektor ESDM dikelola bagus seperti apa tapi ujungnya adalah seberapa besar mengurangi angka kemiskinan. Banyak program infrastruktur tapi seberapa besar itu bisa mengurangi angka pengangguran, ukuran yang kuantitatifnya kan di sana," jelas Gus.
 
Senada dengan Gus, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Kurtubi pun menyatakan hal yang sama. Kurtubi menilai, sektor migas, dan sektor minerba masih saja jalan di tempat. Tentu perlu ada upaya agar kondisi seperti itu bisa berjalan sesuai harapan banyak pihak.
 
Menurutnya sektor migas lifting masih rendah, biaya eksplorasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) terbilang tinggi, impor BBM masih sangat besar, dan pembangunan infrastruktur migas belum maksimal. Bahkan persoalan di sektor minerba pun demikian, permasalahan yang belum bisa terselesaikan hanya berkutat di kontroversial masalah perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.
 

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
 
"Di migas, tidak banyak yang dicapai karena melanjutkan yang sudah ada. Di sektor minerba, yang kontroversial masih di seputar relaksasi ekspor konsentrat dari PT Freeport‎ yang menurut Undang-Undang (UU) mestinya tidak boleh lagi diberikan izin ekspor karena belum ada proses hilirisasi atau pembangunan smelter," ujar Kurtubi.
 
Kendati demikian, Kurtubi memuji pemerintah dalam pengambilan kebijakan BBM satu harga. Sebab, itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. "Kecuali yang fenomenal pada hari-hari ini pemerintah sangat tepat sangat bagus dalam mengambil untuk BBM satu harga. Disambut sangat antusias oleh rakyat utamanya rakyat Papua," papar Kurtubi.
 
Baca: Dua Tahun Jokowi-JK, Darmin: PR Ekonomi RI Masih Banyak Menanti
 
Kurtubi juga memuji sektor kelistrikan yang kemajuannya cukup signifikan. Pengadaan suplai listrik sudah berjalan. Pemadaman-pemadaman listrik yang dulu kerap terjadi sudah berkurang. "Di kelistrikan ada banyak kemajuan. Pengadaan suplai listrik, dan pemadaman-pemadaman berkurang sekalipun belum bisa dihilangkan," pungkas Kurtubi.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News