Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Menteri ESDM Utamakan DMO Gas untuk Tekan Impor

Ekonomi gas DMO Batu Bara
Suci Sedya Utami • 09 Januari 2020 12:54
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendukung opsi Presiden Joko Widodo untuk menerapkan domestic market obligation (DMO) atau pemanfaatan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri bagi komoditas gas sebagai salah satu upaya untuk membuat harga gas turun.
 
Dalam paparan laporan kinerja sektor ESDM, Arifin mengatakan kebijakan DMO perlu didukung untuk bisa menekan impor. Dari tiga opsi yang diusulkan Jokowi, Kementerian ESDM memang tidak memilih opsi impor sebagai solusi bagi penurunan harga gas ke pelanggan.
 
"DMO itu penting untuk bisa menghambat impor," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Arifin, opsi membuka keran impor malah akan menambah beban negara karena terus dihimpit oleh defisit di neraca transaksi berjalan. Apabila tekanan defisit makin besar, kata dia, tentu akan berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah.
 
"Kalau impor kita akan menhadapi problem lain yaitu deficit current account. Kalau defisitnya meningkat terus maka akan menyebabkan tekanan ke nilai tukar rupiah," jelas dia.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kebijakan pemerintah untuk membuka keran impor gas demi memenuhi kebutuhan industri dan membuat harga lebih murah bukanlah solusi.
 
Menurut Komaidi gas yang diimpor bisa jadi harganya sama atau bahkan lebih tinggi ketimbang yang berasal dari dalam negeri. Ia mengatakan memang misalnya di Amerika Serikat (AS) harga gas lebih murah sekitar USD2-USD3 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU). Namun begitu sampai ke Indonesia bisa jadi harganya sudah mencapai USD8-USD9 per MMBTU.
 
"Kan jalannya panjang, dari sana juga perlu di-convert, itu kan butuh biaya. Nanti diangkut lagi dari AS ke Indonesia butuh biaya lagi. Sampai di sini diubah lagi dari cair ke gas supaya bisa digunakan. Begitu jadi gas, dia harus ditransmisikan lagi melalui pipa. Nah begitu sampai ke pengguna bisa sama atau lebih mahal," kata Komaidi pada Medcom.id.

Kesiapan Dalam Negeri

Di sisi lain, Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap mendukung kebijakan DMO gas. PGN siap mengemban tugas menjadi agregator gas bumi apabila DMO gas diberlakukan ke seluruh sektor secara efektif dan efisien.
 
Dengan konsep agregator yang mengintegrasikan pasokan di hulu dan infrastruktur hilir oleh subholding gas, maka diharapkan penyaluran gas bumi ke pengguna akhir bisa lebih efektif, termasuk subsidi silang antar kawasan di wilayah Indonesia.
 
"DMO gas menjadi salah satu solusi untuk menjaga pertumbuhan industri nasional, yang tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder secara jangka panjang yaitu pemerintah dan investasi hulu yang menarik,” kata Direktur Utama PGN Gigih Prakoso.
 
Pemerintah pun akan memprioritaskan PGN untuk menjadi pembeli utama produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sebelum produsen menawarkan ke pasar spot internasional atau diekspor.
 
Plt Direktur Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pihaknya akan meminta produsen LNG untuk menawarkan sisa produksi LNG yang belum terkontrak ke subholding gas tersebut terlebih dahulu.
 
"Saya akan menyurati semua produsen LGN untuk tidak melelang spot kargo sebelum ditawarkan ke PGN," kata Djoko.
 
Djoko bilang, harga lelang akan disesuaikan dengan kemampuan PGN. Namun diupayakan agar harga gas nantinya yang dijual PGN hingga ke konsumen bisa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) yakni sebesar USD6 per MMbtu. Namun dipastikan harga jual ke PGN tidak akan merugikan produsen LNG nasional.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif