Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. FOTO: MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. FOTO: MI/RAMDANI

Gairah Energi Terbarukan Kembali Bangkit di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

Ekonomi Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Suci Sedya Utami • 24 Januari 2020 10:53
Jakarta: Komitmen pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kini makin menggeliat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Tentu harapannya EBT ini bisa mendukung terwujudnya ketahanan energi di Indonesia.
 
Komitmen tersebut salah satunya ditandai dengan tengah disusunnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait harga beli dari pembangkit berbasis EBT yang akan menggunakan skema feed in tarif oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rancangan Perpres ini merupakan aturan anyar yang sedang dibuat di masa Pemerintahan Jokowi.
 
Menteri ESDM Arifin Tasrif pun mendapatkan tugas langsung dari Jokowi untuk mengawal peningkatan investasi di sektor EBT dan mengurangi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tugas tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Arifin dengan meneruskan program yang memprioritaskan kemandirian energi berbasis energi setempat dan usaha menekan impor terutama impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
 
"Saat ini kita mengalami CAD, defisit neraca perdagangan yang harus dibenahi. Kita harus bekerja sama ke depannya," kata Arifin, dalam sambutan perdananya usai dilantik sebagai Menteri ESDM, Rabu, 23 Oktober 2019.
 
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini mengatakan dalam aturan yang tengah digodok ini memungkinkan masyarakat untuk menciptakan sumber energi listriknya sendiri dan tidak harus tergantung pada PT PLN (Persero). Selain itu swasta juga boleh ikut andil didalamnya.
 
Kebijakan off grid ini nantinya akan mengatur mengenai jenis harga energi per daerah. Artinya harga energi di setiap region tidak akan berbeda, jadi tidak lagi terpusat.
 
"Kita sekarang godok kebijakan baru mengenai tarif EBT small scale sehingga bisa jadi daya tarik. Selama ini harga yang kita terapkan sekian persen dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik rata-rata, tapi nanti kita per region, per jenis energi agar masyarakat setempat berpartisipasi membangun kemandirian," tutur Arifin.
 
Perumusan aturan tersebut dipandang sebagai langkah positif dalam mengawali kinerja pemerintah di tiga bulan pertama. Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan sejak November hingga kini pembahasan mengenai aturan itu cukup intensif dibahas dan sejauh ini rekomendasi tarifnya masuk dalam ekspektasi pelaku usaha.
 
Apalagi, Fabby bilang, Kementerian ESDM mengeluarkan keputusan menteri yang meminta PLN mengganti pembangkit yang selama ini menggunakan BBM diesel dengan gas. Kemudian, penugasan PT Pertamina (Persero) yang akan menjamin pasokan gas untuk pembangkit-pembangkit PLN tersebut serta membangun infrastruktur gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).
 
Penugasan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 tentang penugasan pelaksaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG, serta konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan LNG dalam penyediaan tenaga listrik.
 
Hal ini pun telah ditegaskan oleh direksi baru PLN yang spesifik mengatakan untuk memprioritaskan pengembangan EBT dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT sekitar 1.500 MW. Namun, menurut Fabby, tentu harus menunggu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2020-2029, yang tentunya akan dilihat sejauh mana RUPTL tersebut akan mengintegrasikan EBT lebih banyak dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
 
"Meski akan tambah lebih banyak porsi EBT karena 1.500 MW itu lebih tinggi daripada targer di RUPTL 2019-2028 yang angkanya tidak sebesar itu. Bagaimana PLN akan masukkan porsi lebih besar kita tunggu RUPTL akhir Februari," kata Fabby, kepada Medcom.id, Jumat, 23 Januari 2020.
 
Selain itu, menurut Fabby, komitmen pemerintah terkait EBT juga terlihat dari implementasi peningkatan mandatory biodiesel atau pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit (dari porsi 20 persen ke 30 peran (B20 ke B30). Ia melihat dalam waktu dua tiga bulan ini kebijakan pemerintah terkait EBT cukup konsisten.
 
Namun perlu digarisbawahi saat ini terjadi peningkatan harga minyak kelapa sawit (crude price oil/CPO) di atas USD700 per tentu harus diantisipasi. Apalagi di tengah harga minyak dunia saat ini cenderung menurun. Artinya bisa jadi harga biodiesel nantinya lebih tinggi dibandingkan dengan bensin murni.
 
Salah satu tujuan pemerintah dalam pengembangan EBT melalui biodisel yakni untuk menekan laju impor BBM dan memberikan harga energi yang murah pada masyarakat. Oleh karenanya hal ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah kedepannya, jangan sampai tujuan untuk menekan CAD malah jadi boomerang dengan kenaikan harga CPO.
 
Ia mengingatkan kembali persoalan utama Indonesia saat ini yakni CAD. Untuk memperbaiki CAD solusinya yakni meningkatkan produksi migas dalam negeri, mengurangi impor dengan melakukan subtitusi produk migas seperti yang saat ini tengah dilakukan dengan pengembangan EBT, serta mengurangi permintaan EBT.
 
Artinya, menurut dia, apa yang diupayakan pemerintah khususnya dalam waktu tiga bulan terakhir di sektor EBT merupakan sentimen yang positif.
 
"Kalau kita lihat di awal Pak Jokowi menjabat komitmennya soal EBT juga bagus. Hanya kemudian di awal 2016 karena ganti menteri dan macam-macam menjadi kacau. Tapi apa yang dilakukan dalam tiga bulan ini cukup positif dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang," pungkas Fabby.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif