"Pertamina pasti mampu mengelolanya. Blok Mahakam itu tinggal eksploitasi saja, jadi effort untuk mengelolanya lebih mudah dibanding eksplorasi. SDM dan dana bisa dicari, yang terpenting kepercayaan (dari pemerintah) itu harus dijaga oleh Pertamina dengan memaksimalkan perannya di Blok Mahakam," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Dzon di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2015).
Menurutnya pelibatan Total E&P Indonesie yang menjadi operator Blok Mahakam saat ini bisa dilakukan dengan skema b to b saja dengan masa transisi pengelolaan cukup dua tahun.
"Porsi sahamnya Total lewat mekanisme bisnis. Kalau tidak mau begitu, buka peluang untuk mitra lain dengan porsi saham minimal. Tidak perlu juga masa transisi hingga lima tahun seperti yang diminta Total, itu terlalu lama," tukasnya.
Dia pun menyoroti permintaan pemerintah daerah Kaltim yang meminta saham 19, jauh di atas jatah participation interest (PI) dalam pengelolaan blok migas sebesar 10 persen.
"BUMD terlibat itu bagus, cuma jangan sampai itu jadi fronting (pintu masuk) bagi investor swasta atau asing. Kalau daerah cuma dapat saham kosong atau harus mengeluarkan dana besar untuk membeli saham, yang akan masuk pihak swasta atau asing lagi. Itu akan membuat daerah malah tidak bisa menikmati hasil dari Blok Mahakam," paparnya.
Kini, imbuhnya, nasib Blok Mahakam tergantung tekad pemerintah dan Pertamina.
"Mau memaksimalkan dengan kemampuan sendiri atau tetap tergantung dari KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) asing. Bila Pertamina bisa menunjukkan tekad mandiri, blok migas lain yang akan expired (habis masa kontrak) atau yang baru pun bisa diberikan pada BUMN itu," pungkasnya. (Jajang Sumantri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
