Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan alokasi untuk nelayan tersebut merupakan 10,2 persen solar bersubsidi pada 2015. "Total alokasi solar bersubsidi pada 2015 adalah 17,05 juta KL," kata Andy di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Selasa (3/2/2015), sudah disepakati kuota BBM subsidi sebesar 17,9 juta KL. Kuota tersebut terdiri atas solar 17,05 juta KL dan minyak tanah 850.000 KL.
Andy merinci, alokasi solar 17,05 juta KL tersebut terdiri atas transportasi darat 13,956 juta KL, usaha perikanan 1,743 juta KL, dan usaha pertanian 696 ribu KL. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia 256 ribu KL, PT Pelni 221 ribu KL, pelayaran perintis dan rakyat 30 ribu KL, usaha mikro 1.500 KL, dan pelayanan umum 367 KL. Untuk minyak tanah, rinciannya adalah rumah tangga 840 ribu KL, usaha perikanan 7.400 KL, dan usaha mikro 2.600 KL.
Kesepakatan kuota solar bersubsidi tersebut berbeda dengan volume sebelumnya sebesar 15,67 juta KL. Sesuai penugasan BPH Migas, kuota 15,67 juta KL tersebut dialokasikan ke PT Pertamina sebesar 15,045 juta KL dan PT AKR Corporindo Tbk 625 ribu KL.
Pada 2015, pemerintah menghapus pemberian subsidi bagi produk premium. Padahal, pada 2014, pemerintah masih memberikan subsidi untuk premium dengan alokasi 29,63 juta KL. Secara total realisasi penyaluran BBM subsidi pada 2014 mencapai 46,79 juta KL yang terdiri atas premium 29,63 juta KL, minyak tanah 0,92 juta KL, dan solar 16,24 juta KL.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
