Menteri ESDM Sudirman Said membenarkan bahwa banyak masukkan negatif bila DKE tersebut dipungut langsung dari rakyat karena membebankan masyarakat. Karena itu, pungutan DKE tersebut nantinya akan diambil dari sumber lain.
"DKE yang jelas pungutan kepada masyarakat tidak akan dilakukan. Karena reaksi publik negatif," kata Sudirman, dalam konferensi pers, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Dalam hal ini, Sudirman mengaku memiliki rencana untuk bulan depan akan kembali membicarakannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Nantinya, pembicaraan itu berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan untuk pungutan yang ditujukan guna pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Sudirman tidak menampik bahwa bisa saja pungutan itu dilakukan dari sektor migas.
Misalnya, Sudirman memberi contoh, pungutan DKE melalui pungutan pajak kepada badan usaha di hilir. Namun demikian, hal ini masih akan didiskusikan lebih lanjut. "Mungkin akan dipungut di hilir. Itu yang dipungut badan usahanya. Satu ketika harus ada pajak. Kapan itu dipajaki, tergantung situasi ekonomi," ujar dia.
Lebih lanjut, Sudirman berharap, pungutan DKE ini dapat berjalan dengan baik di tahun ini. "Saya juga realistis untuk tidak banyak-banyak (meminta). Yang penting lembaga disetujui, lembaga dibentuk, dan uang berapapun, Rp1 triliun kah atau Rp2 triliun kah," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
