Direktur Jenderal Minyak dan Gasbumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan meskipun surat tersebut tetap harus dibahas dipihak internal kementerian. Hal itu dikarenakan masih ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan.
"Surat resminya belum kita terima, kita bahas dulu di internal. Kita bahas dulu saja, beberapa faktor harus kita pertimbangkan," kata Wirat, saat ditemui disela-sela waktu skorsing rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Wirat menyebutkan, salah satu faktor yang akan dibahas itu adalah pengguna BBM jenis premium yang banyak digunakan oleh angkutan umum. Seandainya, jika penghapusan premium itu diberlakukan di tengah kota, maka BBM yang dijual di tengah kota adalah BBM nonsubsidi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan.
"Faktornya yang premium ini kan BBM bersubdisi satu untuk angkutan umum, kalau di tengah kota tidak ada berarti isinya yang nonsubsidi dong. Salah satunya itu, jadi banyak yang dipertimbangkan," jelas dia.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Achmad Bambang mengatakan, terkait dengan permintan Ahok tersebut, dari pihak Pertamina tidak ada masalah. Namun keputusan itu akan ditindaklanjuti di pihak kementerian.
"Sebetulnya tidak masalah. Apalagi Jakarta sudah menyediakan angkutan umum. Tinggal kewenangan gubernur, nanti kita tinggal liat Dirjen Migas menyetujui apa tidak," kata Ahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
