Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.

Tuban Petro Didorong Right Issue Sisa Saham ke Pertamina

Ekonomi pertamina tuban petro / tppi
Suci Sedya Utami • 05 November 2019 17:49
Jakarta: Pemerintah berniat memperbesar porsi kepemilikan saham di PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) menjadi 100 persen. Salah satunya yakni dengan mendorong perusahaan petrokimia tersebut untuk melakukan right issue ke PT Pertamina (Persero).
 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta menjelaskan dalam tahap pertama pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries.
 
Dengan hadirnya beleid ini resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 23 September 2019 tersebut, pemerintah resmi memiliki 95,9 persen saham di Tuban Petro. Kepemilikan ini merupakan hasil konversi atas piutang pada Tuban Petro sebesar Rp3,3 triliun. Pemerintah pun telah menugaskan Pertamina untuk mengelola TPI.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita akan segera ke tahap kedua, kita akan mendorong dia untuk right issue ke Pertamina," kata Isa usai rakor TPI di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2019.
 
Hal tersebut juga sekaligus menjawab opsi untuk pelepasan saham dengan cara divestasi yang menurut Isa perlu waktu yang lebih panjang. Sebab harus menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengambil alih sisa saham tersebut.
 
"Dari pada kita repot ke BUMN, jadi kayaknya mungkin dipercepat saja (right issue)," tutur dia.
 
Lebih lanjut, tambah Isa, meskipun dalam PP pemerintah telah menugaskan Pertamina untuk mengelola, namun menurut dia konversi saham tersebut perlu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya siap untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah. "Kalau kita siap saja, tahapan apa saja yang diperlukan sama pemerintah," tegas Nicke.
 
Tuban Petro merupakan induk usaha (holding company) dari Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Petro Oxo Nusantara (PON), dan Polytama Propindo. Perusahaan ini dibentuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian utang Grup Tirtamas Majutama (pemilik TPPI) kepada sejumlah bank.
 
Pemerintah menguasai 70 persen saham Tuban Petro, sisanya sebesar 30 persen dikuasai Tirtamas. Pada 27 Februari 2004, Tuban Petro menerbitkan obligasi kepada Kemenkeu berupa MYB dengan nilai pokok Rp3,266 triliun.
 
Namun, Tuban Petro dinyatakan gagal bayar pada September 2012. Sejak saat itu, kuasa saham pemilik lama dinyatakan sudah beralih sepenuhnya kepada pemerintah atau Kemenkeu.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif