Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Foto : Kementerian ESDM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Foto : Kementerian ESDM.

Pemerintah-DPR Sepakat Bentuk Panja Revisi UU Minerba

Ekonomi kementerian esdm
Suci Sedya Utami • 28 November 2019 16:31
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) bersama Komisi VII DPR RI periode 2019-2024. Pembahasan amandemen aturan tersebut sempat terhambat lantaran daftar inventarisasi masalah (DIM) usulan pemerintah belum lengkap saat masa legislasi sebelumnya.
 
Arifin mengatakan pihaknya setuju apabila dibentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU tersebut. Ia bilang untuk mensinkronisasikan usulan dari pemerintah rencananya pekan depan dirinya akan mengkonsolidasikan dengan kementerian atau lembaga (K/L) lainnya.
 
"Rancangan UU Minerba kami sepakat untuk membahas sesuai usulan DPR dengan membentuk panja. Mudah-mudahan bisa lebih cepat," kata Arifin saat rapat kerja dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 27 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII Gus Irawan mengatakan pembentukan panja akan dibentuk saat pertemuan kembali dengan Kementerian ESDM. Namun, kata Gus Irawan, pembentukan panja akan dilakukan pada masa sidang berikutnya mengingat DPR akan segera reses.
 
"Nanti akan kita bicarakan lagi dengan kementerian. Pada saat itu bergulir, di situlah panja-nya dibentuk," kata Gus Irawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.
 
Ia bilang saat ini DIM-nya telah dikembalikan ke DPR. Pihaknya alan mempelajari terlebih dahulu DIM tersebut. Selain itu, lanjut Gus Irawan, pembahasan tidak perlu dilakukan dari awal. Dia bilang bahan yang telah dibahas sebelumnya, bisa dilanjutkan untuk dibahas kembali di periode kali ini, termasuk di dalamnya yang memasukkan berbagai masukan.
 
"Kan udah ada draft-draft-nya sudah, saya kira aspirasi masyarakat sudah disampaikan, itu bisa masui melalui DIM dari pemerintah," jelas dia.
 
Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman pada periode legislasi sebelumnya pernah memastikan pembahasan revisi UU Minerba tidak akan dimulai atau kembali dari titik nol. Dia bilang substansi-substansi yang telah dibahas pada periode sebelumnya akan dilanjutkan di pembahasan selanjutnya.
 
"Bisa carry over (dilimpahkan) sehingga tidak dari titik nol dari yang kita siapkan sekarang. Isinya masih bisa kita perdebatkan, isinya harus kita diskusikan kembali," kata Maman.
 
Politikus Partai Golkar ini mengatakan dirinya merupakan salah satu anggota yang meminta revisi UU Minerba tidak disahkan di masa DPR kemarin. Sebab, pemerintah belum menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) sementara waktu pembahasan sangat singkat karena akan berganti ke periode DPR yang baru. Sehingga ditakutkan revisi UU yang dihasilkan tidak berkualitas.
 
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada saat periode legislasi lalu mengatakan sinkronisasi DIM di berbagai kementerian yang diamanahkan presiden yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perndustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM masih belum final.
 
Jonan bilang dirinya, belum ada menteri lain yang menandatangani paraf dalam DIM revisi Rancangan UU tersebut. "Belum ada rekan menteri yang sudah memfinalisasi dengan embukukan paraf di DIM yang sedang disiapkan," kata Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam, September 2019.
 
Dia bilang pemerintah masih butuh waktu untuk menyelesaikan DIM tersebut. Namun dirinya pesimis akan bisa dikejar di sisa waktu periode saat ini.
 
Kendati demikian Jonan mengatakan tidak ada upaya memperlambat pembahasan revisi. Mantan Direktur Utama PT KAI ini pun memperkirakan DIM baru bisa rampung pada akhir tahun ini.
 
"Akhir tahun paling lambat mestinya DIM selesai disampaikan, karena pergantian anggota kabinet, mungkin setelah itu baru dibahas lagi secara detail," tutur dia.
 
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Diwahjono mengatakan pihaknya belum memaraf DIM lantasan pembahasan mengenai pengaturan hilirisasi tambang minerba belum juga rampung.
 
"Ada beberapa pasal yang sedang kita bahas namun intinya kita ingin hilirisasi dan investasi lebih kencang lagi," jelas Sigit.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif