Ilustrasi pipa gas. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi pipa gas. (FOTO: Medcom.id)

Percepatan Program Jargas Diyakini Bikin Hemat Subsidi

Ekonomi gas jaringan gas bumi
Media Indonesia • 29 Juli 2019 08:03
Jakarta: Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga dan UMKM dapat mengurangi beban biaya subsidi elpiji yang terus membengkak serta mengurangi impor elpiji yang membebani devisa negara.
 
"Sudah saatnya kita memprioritaskan gas bumi untuk energi di dalam negeri. Namun, untuk mencapai tujuan itu, pembangunan infrastruktur jargas harus dipercepat dan penataan kembali peredaran elpiji subsidi harus jadi prioritas saat ini," ujar pemerhati kebijakan energi Tumiran di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2019.
 
Menurut hitung-hitungan yang disampaikan Tumiran, melalui proyek jargas, per 500 ribu sambungan rumah tangga (SR) dapat dihemat biaya subsidi elpiji hingga lebih dari USD40 juta atau sekitar Rp560 miliar per tahun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masyarakat juga bisa menghemat biaya energi hingga Rp75 miliar per tahun dan bakal tersedia lapangan kerja untuk lebih dari 20 ribu orang, baik langsung maupun tidak langsung. Belum lagi potensi industri kecil dan menengah yang dapat didorong tumbuh.
 
Selain itu, program jargas juga dapat menjadi peluang munculnya industri pendukung di dalam negeri berupa TKDN yang menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi, bila pembangunan jargas diharuskan menggunakan komponen lokal hingga 90 persen.
 
Dengan keterbatasan anggaran pemerintah melalui APBN, program jargas bisa mengambil bujet dari alokasi subsidi energi.
 
"Bila langkah terobosan ini tidak dilakukan, kita akan terus tergantung pada energi impor, sementara konsumsi energi kita juga akan semakin besar. Dampak makronya ialah neraca perdangan akan terdampak karena beban impor elpiji yang besar tersebut," jelas mantan anggota Dewan Energi Nasional dua periode, 2009-2019 itu.
 
Dalam lima tahun terakhir, data Kementerian ESDM menyebut total biaya subsidi elpiji mencapai Rp203 triliun (2014-2018). Subsidi itu pun lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha asing, mengingat mayoritas elpiji impor.
 
Tumiran meyakini pemerintah akan konsisten dan komit untuk mencapai jargas seperti yang telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden No 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif