NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: MI/Panca Syurkani.
Ilustrasi. FOTO: MI/Panca Syurkani.

2019, Kasus Penyelundupan BBM Subsidi Naik Drastis

Ekonomi bbm subsidi Solar
Suci Sedya Utami • 12 Februari 2020 16:38
Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar pada 2019 meningkat drastis. Dari 260 kasus pada 2018, naik menjadi 440 kasus tahun lalu.
 
"Jumlah temuan pengawasan 2019 menjadi 404 kasus lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 260 kasus," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Dia mengatakan, meningkatnya kasus penyelewengan tersebut menyebabkan penyerapan solar di tahun lalu melampaui kuota yang telah ditetapkan. Realisasi penyerapan BBM bersubsidi di 2019 mencapai 16,2 juta kiloliter (kl). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 kuota BBM subsidi sebesar 14,5 juta kl.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain solar, realisasi BBM penugasan yakni premium pada tahun lalu mencapai 11,5 juta kl lebih besar dari kuota yang ditetapkan APBN 2019 sebesar 11 juta kl.
 
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menilai, pengawasan distribusi BBM khususnya solar bersubsidi oleh BPH Migas selama ini tidak efektif. Hal itu dapat dilihat dari laporan BPH Migas dalam kurun waktu 2016-2019. Berdasarkan laporan BPH Migas pada 2016, kasus penyelewengan BBM mencapai 381 kasus, pada 2017 sebanyak 187 kasus, pada 2018 sebanyak 260 kasus, dan pada 2019 lalu kasusnya meningkat tajam mencapai 404 kasus.
 
"Jadi secara kinerja, pengawasan distribusi tidak efektif sehingga perlu ditingkatkan. Jika pengawasan tidak efektif dampaknya pada jebolnya kuota BBM subsidi dan akibatnya beban subsidi dari APBN menjadi meningkat," kata dia.
 
Selama ini indikator kinerja BPH Migas selalu dikaitkan dengan besarnya iuran dari badan usaha yang ia nilai menghambat kinerja badan usaha tersebut. Padahal, yang lebih utama yaitu pengawasan terhadap distribusi BBM.
 
Pungutan tersebut, kata dia, justru membebani badan usaha misalnya PT PGN karena beban yang dibebankan seharusnya bisa untuk mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur gas bumi seperti pembangunan transmisi dan pipa distribusi.
 
"Jadi ketika pendapatan badan usaha besar maka kontribusi terhadap negara juga besar. Sehingga iuran itu jangan dijadikan patokan kinerja. Apalagi misalnya PGN saat ini sedang diberikan tugas pemerintah untuk menurunkan harga gas industri," jelas Ridwan.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif