Presiden Jokowi. Foto Medcom.id/Annisa Ayu
Presiden Jokowi. Foto Medcom.id/Annisa Ayu

Jokowi Usulkan 3 Cara Tekan Harga Gas Industri

Ekonomi pengelolaan gas bumi gas
Desi Angriani • 06 Januari 2020 16:53
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengusulkan tiga cara untuk menekan harga gas industri yang melambung tinggi. Rata-rata harga gas industri mencapai USD8-USD9 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU).
 
Jokowi mengatakan jatah gas pemerintah sebesar USD2,2 per MMBTU dapat dipangkas demi menurunkan harga di tingkat industri. "Pertama ada jatah pemerintah USD2,2 per MMBTU supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
 
Pemerintah, lanjut Jokowi, harus memberlakukan Domestik Market Obligation (DMO) gas untuk industri, dan membebaskan impor gas. Pasalnya, terdapat enam sektor industri menggunakan 80 persen volume gas dalam negeri. Di antaranya, pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, serta industri gelas.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang ketiga bebas impor untuk industri," ujar dia.
 
Menurut Jokowi, mahalnya harga gas akan berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar dunia. Dia pun memerintahkan kementerian teknis kembali mengalkulasi harga gas di lapangan yang didorong biaya distribusi, transmisi, serta infrastruktur gas dari hulu ke hilir.
 
"Kalau tidak segera diputuskan ya akan gini terus. Pilihannya hanya dua melindungi industri atau melindungi pemain gas," ungkap Jokowi.
 
Dia pun meminta laporan lengkap mengenai pelaksanaan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam peraturan ini terdapat tujuh sektor industri yang diupayakan mendapatkan harga gas sebesar USD6. Sementara itu, harga gas industri di lapangan masih dijual di atas harga yang sudah ditetapkan.
 
"Berbagai kendala mengenai penetapan harga gas khusus untuk tujuh bidang industri harus segera diselesaikan," pungkas dia.
 

 

(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif