"Subsidi listrik tetap ada dan diharapkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Dan itu kami pastikan mereka yang dapat sambungan 450 dan 900 VA," ujar dia di Ruang Sidang Badan Anggaran (Banggar), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).
Oleh karena itu, pemerintah akan menentukan mekanisme penyaluran subsidi listrik melalui pengumpulan data terkait pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, sehingga penyaluran subsidi listrik bisa tepat sasaran. "Nanti kita bicarakan lagi dengan PLN Bagaimana mekanismenya," sambung dia.
Adapun menurut dia, opsi yang bisa dijadikan mekanisme penyaluran subsidi listrik ini adalah menggunakan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Itu salah satu opsinya, nanti di pemerintah kami diskusikan apakah melalui KK, Kartu Keluarga Sejahtera. Kalau mau dapat 450 VA mesti menunjukkan KK, KKS atau apa banyak caranya ini harus dibicarakan lagi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
