Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. (FOTO: MI/Adam Dwi)
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. (FOTO: MI/Adam Dwi)

Pengembangan Blok Masela Terganjal Biaya

Ekonomi skk migas blok masela
Suci Sedya Utami • 26 Maret 2019 12:28
Jakarta: Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan biaya menjadi salah satu instrumen yang masih diperdebatkan dalam pengembangan Blok Masela yang terletak di Laut Arafura, Papua.
 
Saat ini proposal pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela masih dibahas antara otoritas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Inpex Corporation. Pembahasan terkait biaya pun hingga kini masih belum menemukan titik temu.
 
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan biaya akan mempengaruhi kelayakan ekonomi dan juga penentuan besaran insentif. Saat ini biaya atau belanja modal (capital expenditure/capex) yang ditawarkan kontraktor dalam pengembangan blok tersebut masih terbilang tinggi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita masih diskusi mengenai biaya. Pemerintah sesungguhnya berkeinginan supaya ini segera jalan. Tetapi kembali lagi kalau misalnya dengan capex yang masih over, tinggi, kami tidak bisa memberikan insentif yang besar kepada investor. Sewajarnya saja," kata Dwi di Kementerian ESDM, Senin malam, 25 Maret 2019.
 
Insentif tersebut berupa split, tax holiday,dan segala macam. Saat ini besaran split yang berlaku yakni 60 persen untuk negara dan 40 persen untuk kontraktor.
 
Mantan Direktur Utama Pertamina ini mengatakan SKK Migas terus mereview aspek teknis termasuk dari faktor keamanan yang diberikan. Misalnya bagaimana kekuatan bangunan proyek.
 
PoD Blok Masela sebenarnya telah disetujui pemerintah pada Desember 2010, yaitu 12 tahun setelah kontrak pengelolaan blok tersebut diperoleh Inpex Masela pada 1998. Dalam PoD itu, Blok Masela dijadwalkan mulai berproduksi (onstream) 2018 dengan volume produksi 355 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan produksi kondensat sebanyak 8.400 barel per hari (bph).
 
Belakangan, Inpex berencana meningkatkan kapasitas kilang Floating LNG (FLNG) sehingga perlu mengubah PoD. Dengan konsep laut, dan jika semua prosesnya berjalan lancar, Blok Masela paling lambat baru bisa berproduksi pada 2023.
 
Namun belakangan proyek Masela diubah menjadi skema darat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan konsep proyek anyar itu pada Maret 2016 menjadi di darat atau onstream. Keputusan ini berbeda dengan usulan Inpex yang menginginkan skema pengolahan di laut FLNG atau offshore. Alhasil, Inpex mengubah lagi skema proyek tersebut.
 
Dengan skema darat, pemerintah menaksir proyek Masela baru bisa beroperasi 2027. Namun belakangan Dwi Soetjipto usai dilantik menjadi Kepala SKK Migas beberapa waktu lalu menargetkan proyek ini bisa beroperasi lebih cepat yakni 2025.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif