Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Nasri Sebayang mengatakan, dengan menggunakan harga uap sebesar 6 sen dolar AS per kWh, maka akan meningkatkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik PLN. Dari situ juga berpengaruh pada peningkatan subsidi.
"Itu (kalau beli dengan harga 6 sen dolar AS per kWh) makanya saya katakan. PLN melihatnya jauh. Pihak-pihak yang lain. Teman-teman kita yang lain melihatnya dari segi energi baru terbarukan (EBT). PLN dari sisi efisiensi dan dampak subsidi," kata Nasri, saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo I, Blok M, Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Selain itu, jelas Nasri, PLN juga melihat kewajaran harga yang ditawarkan Pertamina. Saat ini memang harga yang dipakai 6 sen dolar AS per kWh, tapi Pertamina menawarkan lebih tinggi yakni 9 sen dolar AS per kWh. Sedangkan yang diinginkan PLN adalah harga di bawah 4 sen dolar AS per kWh.
"Juga melihat sisi kewajaran harga bagi PLN wajar itu 4 sen dolar AS atau di bawah itu. Mereka menawarkannya 9 sen dolar AS. Sekarang oke lah pakai 6 sen dolar AS," papar dia.
Menurutnya, karena Pertamina dan PLN sudah bekerja sama selama 25 tahun, seharusnya harga yang ditawarkan bisa dikurangi lagi. Apalagi, lanjut Nasri, mayoritas Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pulau Jawa dikenakan harga 3 sen dolar AS per kWh.
"Kalau di Jawa dibandingkan dengan batu bara maka kalau harga uapnya di atas 6 sen dolar AS berarti lebih mahal dari batu bara," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
