Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)

Ada Peluang bagi Inalum Ambil Alih Vale

Ekonomi vale indonesia inalum
Suci Sedya Utami • 01 Maret 2019 17:31
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menugaskan PT Inalum mengambilalih saham mayoritas PT Vale Indonesia (Tbk) dalam rencana divestasi.
 
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno telah mempersiapkan Inalum untuk mengambil divestasi Vale. Fajar mengatakan holding tambang tersebut diminta untuk melakukan kajian terlebih dahulu.
 
"Kalau kita sudah mulai begitu, Inalum kita minta untuk mempersiapkan, mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk itu," kata Fajar di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fajar mengatakan jika pengambilalihan ini disetujui, pemerintah pun tidak melihat hal tersebut sebagai beban bagi Inalum. Lantaran Inalum pun baru saja mengambil alih Freeport Indonesia dengan nilai beli USD3,85 miliar untuk 51 persen saham. Fajar bilang pemerintah tentu melihat berdasarkan manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan ke depannya.
 
"Enggak dong, hitungannya membeli tapi mendapatkan apa. Kami melihat ini satu opportunity, peluang yang bagus," tutur dia.
 
Fajar menambahkan apabila keuangan Inalum memungkinkan dan penilaian mengenai keuntungan bagus maka pemerintah tidak ragu untuk mengambilalih.
 
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum merespons surat PT Vale Indonesia (Tbk) yang berminat untuk melepas saham atau divestasi.
 
Presiden Direktur Vale Nicolas Kanter mengatakan pihaknya masih bersikeras untuk menawarkannya pada pemerintah sebelum ditawarkan ke pihak lain secara business to business (B to B). Sementara pemerintah mengizinkan Vale untuk BtoB.
 
"BtoB kan kata ESDM? Tapi lebih bagus kalau kita bisa saling bicara dulu. Ini belum ada balasan," kata Nico ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2019.
 
Nico berharap pemerintah memberikan jawaban lebih cepat tanpa harus menunggu hingga Oktober. "Kalau buat kita lebih cepat lebih baik," tutur dia.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatit Ariyono mengatakan apabila Vale memilih untuk menawarkan pada pemerintah, maka mereka perlu menunggu jawaban pemerintah. Namun apabila ingin menawarkan ke pihak swasta pun dipersilakan.
 
"Kalau ditawarkan ke pemerintah berarti mekanisme harus ke pemerintah, kalau B to B enggak ada urusan itu," kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Februari 2019.
 
Bambang mengatakan pihaknya tentu akan membalas surat yang telah dikirimkan Vale pada Kementerian ESDM. Ia bilang pemerintah masih memiliki waktu hingga sebelum jatuh tempo kontrak karya pada Oktober untuk merespons keinginan Vale untuk divestasi.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif