Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan dua persyaratan tersebut yaitu transaksi divestasi dan penyelesaian isu kerusakan lingkungan. Sementara untuk syarat lain seperti smelter serta penerimaan negara telah diselesaikan.
"Sudah, tinggal tunggu lingkungan sama pembayaran divestasi," kata Bambang, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis malam, 22 November 2018.
Terkait dengan isu lingkungan, kata Bambang, masih dibahas oleh tim terutama dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sementara untuk transaksi sebesar USD3,85 miliar harus diselesaikan oleh PT Inalum (Persero) dengan Freeport McMoRan dan Rio Tinto.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menargetkan transaksi bisa diselesaikan selambat-lambatnya pada Desember 2018. Terkait pendanaan sebenarnya Inalum sudah tidak memiliki masalah sebab baru saja menerbitkan obligasi global senilai USD4 miliar.
Budi menjelaskan saat ini Inalum tengah membantu Freeport untuk mengejar izin persaingan usaha atau antitrust dari dua negara. Dokumen izin antitrust harus didapatkan sebagai salah satu prasyarat yang mesti diselesaikan dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Budi mengatakan dalam proses divestasi mesti mendapatkan izin antitrust dari Indonesia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Untuk Indonesia, kata di, izin antitrust bisa didapatkan sesudah transaksi divestasi. Sementara empat negara lainnya mesti didapatkan sebelum transaksi.
"Jadi empat yang mesti kita kejar sebelum transaksi. Dua sudah keluar dari Jepang dan Korea Selatan. Yang belum keluar dari Filipina dan Tiongkok," pungkas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
