Dengan demikian, maka fungsi Petral dalam pembelian dan perdagangan migas akan dilakukan secara langsung oleh Pertamina melalui unit bisnisnya, Integrated Supply Chain (ISC). Ketika nantinya resmi dibubarkan, aset Petral akan dialihkan pada Pertamina Energy Services (PES) yang merupakan perusahaan perdagangan migas pengganti Petral.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengaku setuju dengan pembubaran Petral. Menurut dia, anak usaha Pertamina yang bermarkas di Singapura ini tak berkontribusi besar bagi pendapatan dan penerimaan negara dalam perdagangan migas internasional.
"Selama ini Petral tak berkontribusi besar ke negara, malah mereka lebih banyak (memberi kontribusi) pada Singapura. Saya setuju pembubaran Petral ini dilakukan oleh Pemerintah melalui Pertamina," ujar Yenny, ditemui usai acara Catatan Politik Anggaran Satu Semester Jokowi-JK, di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015).
Namun, setelah Petral dibubarkan, ia berharap agar pemerintah dan Pertamina dapat menggenjot fungsi PES dalam perdagangan migas. Ini harus dilakukan, sebab migas merupakan sumber daya alam (SDA) yang jumlahnya terbatas di bumi pertiwi Indonesia.
"Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana kelanjutan anak perusahaan pengganti Petral selanjutnya. Pengganti Petral tersebut harus digenjot dan dialihkan (penerimaannya) ke Indonesia bukan ke negeri orang, karena ini berkaitan dengan sumber daya alam," tegas Yenny.
Selain itu, lanjut dia, para menteri yang bersangkutan diharap untuk memberi kebijakan yang sejalan dengan program Pemerintahan Jokowi-JK dalam memberi keadilan kepada masyarakat. Termasuk memberi keadilan migas kepada masyarakat untuk kesejahteraan warga negara.
"Program NawaCita harus terus digalakkan. Keadilan migas untuk masyarakat Indonesia harus diutamakan di atas kepentingan lainnya. Jangan lagi ada menteri yang memberikan proyek kepada perusahaan-perusahaan rente mereka," tegas Yenny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
