Ilustrasi. FOTO: Dok MI
Ilustrasi. FOTO: Dok MI

Pencurian Minyak di Blok Rokan Kian Marak

Ekonomi Blok Rokan
Suci Sedya Utami • 25 Oktober 2019 13:00
Jakarta: Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan kegiatan pencurian minyak dengan teknik illegal tapping atau penyadapan makin marak terjadi, salah satunya di Blok Rokan, Riau.
 
Menjelang transisi kepengelolaan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero), minyak yang dicuri cukup besar meskipun belum ada kalkulasi pasti. Pencurian tersebut melalui penyadapan salah satu pipa utama yang salurkan minyak menuju ke titik lifting.
 
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Atok Urrahmah menceritakan praktek pencurian minyak di Rokan makin marak dan menjadi setelah adanya keputusan pemerintah yang memberikan hak pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina usai kontrak Rokan habis pada 2021.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita juga heran, ya mungkin masyarakat tidak paham semua usaha hulu migas milik negara. Mungkin dulukan milik asing nah nanti dikelola Pertamina jangan-jangan kenyataan itu," tutur Ato, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019
 
Dia bilang berdasarkan laporan yang diterima praktek illegal tapping di Blok Rokan cukup berdampak pada realisasi lifting Chevron. Ia mengatakan teknik pencurian minyak di Rokan cukup profesional dan menggunakan teknologi tinggi.
 
"Tapping canggih buat terowongan seperti perang, dalam panjangnya hampir 100 meter baru ada pipa. Tapping dilaksanakan itu di Blok Rokan di pipa yang biasa mengalirkan ke titik lifting, ini sedang ditanyakan (jumlahnya)," kata Ato.
 
Ato menjelaskan terowongan illegal tapping ditemukan hampir satu bulan lalu. Saat ini sudah ditutup oleh pihak aparat keamanan. Selama ini, kata Ato, tidak diketahui adanya terowongan sepanjang 100 meter tersebut yang dibuat menggunakan pipa 2,5 inci.
 
SKK Migas akan mendorong keterlibatan lebih dalam unsur TNI dalam pengamanan blok migas. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Penguatan itu operasi teritorial. Perjanjan kerja sama sudah ada tiga KKKS Pelaksana teritorial Angkatan Darat dengan Medco, Petrochina, dan PHE Jambi Merang," ujarnya.
 
Namun, dia menambahkan, upaya itu dipastikan tidak akan cukup tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah jadi salah satu kunci dalam pencegahan dan pemberantasan pencurian minyak.
 
Sebab wilayah operasi itu tanggung jawabnya KKKS. "Jadi kalau blok Chevron sampai 8.000-an hektare, diapakai kan hanya sekian ratus saja. Kalau di luar itu pemda. Kalau semua dibebankan ke KKKS ya habis uang cost recovery untuk itu saja," pungkas Ato.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif